Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan keheranannya terkait penilaian yang diberikan oleh beberapa lembaga pemeringkat terhadap kondisi fiskal di Indonesia. Ia menilai bahwa posisi fiskal Indonesia tergolong konservatif jika dibandingkan dengan negara-negara maju serta negara berkembang lainnya.
Perbandingan Defisit dan Utang
Airlangga menekankan bahwa batas defisit anggaran Indonesia selama ini dijaga di bawah 3% dari produk domestik bruto (PDB), sementara rasio utang pemerintah terhadap PDB berada pada kisaran 41%. Ia membandingkan dengan negara-negara lain, seperti Amerika Serikat yang memiliki defisit 5,8% dan utang terhadap GDP sebesar 123,3%. Selain itu, India mencatat defisit -4,4% dengan utang 83,10%, Jepang dengan defisit -0,6% dan utang 248,7%, serta Singapura yang memiliki anggaran positif 1,9% dengan utang di 171,3%.
"Bandingkan dengan Amerika yang 5,8% defisitnya, kemudian utangnya terhadap GDP 123,3%. Kemudian India -4,4% dan debt-nya 83,10%. Jepang defisitnya -0,6% cuma hutangnya 248,7%. Dan negara tetangga kita Singapura dia budget positif 1,9% tapi debt-nya di 171,3%," ungkap Airlangga dalam acara BIG Downstream Insights: Outlook Kebijakan Hilirisasi 2026 di Financial Hall, Grha CIMB Niaga Sudirman, Jakarta, pada Selasa (6/10).
Mempertanyakan Perlakuan terhadap Indonesia
Airlangga kemudian mempertanyakan mengapa ada kelompok lembaga pemeringkat yang memberikan penilaian berbeda terhadap Indonesia dibandingkan negara-negara lain. "Nah, ini sebetulnya kan pertanyaannya, kalau yang lain boleh kok Indonesia enggak boleh? Pertanyaan berikutnya, ada apa sebetulnya? Is it economics? Is it beyond economics?" jelasnya.
Di sisi lain, ia menegaskan bahwa pemerintah terus berupaya memperkuat fundamental ekonomi melalui pengembangan industri dan peningkatan nilai tambah dari sumber daya alam. Hilirisasi, menurutnya, merupakan salah satu strategi untuk memperkuat struktur ekonomi Indonesia, baik dari komoditas non-terbarukan seperti mineral dan batu bara, maupun sumber daya terbarukan seperti perkebunan, kehutanan, pertanian, dan perikanan.
Airlangga menambahkan bahwa penguatan industri sangat penting, mengingat sektor pengolahan saat ini menjadi salah satu kontributor terbesar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ia mencatat bahwa ekonomi Indonesia tumbuh 5,45%, sementara industri pengolahan nonmigas tumbuh 5,32% dan memberikan kontribusi sebesar 16,83% terhadap PDB nasional.
Pemerintah tidak hanya mendorong hilirisasi untuk komoditas mineral, tetapi juga memperluas industrialisasi ke berbagai sektor seperti otomotif, tekstil, produk tekstil, barang konsumsi cepat (FMCG), hingga industri berbasis teknologi. "Namun, saya juga memberikan catatan bahwa hilirisasi tidak sama dengan industrialisasi. Hilirisasi salah satu daripada industri," tegas Airlangga.
Ia juga menekankan pentingnya penguatan industrialisasi agar kontribusi sektor industri terhadap PDB dapat meningkat lebih dari 20%. Airlangga mengaitkan penguatan industri dengan ambisi Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga mencapai 8%. Ia mengungkapkan bahwa Indonesia perlu bertransformasi dari industri berbasis sumber daya alam menuju digitalisasi, semikonduktor, dan kecerdasan buatan (AI). "Vietnam sudah ke sana. India juga sudah di sana. Maka kita yang belum, naik dari level 2 ke level 3. Kalau itu kita bisa lakukan, maka pertumbuhan 8% itu bisa dicapai," ujarnya.
Pemerintah juga telah menyiapkan investasi besar untuk mendorong hilirisasi, dengan target investasi mencapai Rp 3.800 triliun dalam empat tahun ke depan, yang diharapkan dapat menciptakan sekitar 3 juta lapangan kerja. Sementara itu, realisasi investasi hilirisasi pada semester I 2026 telah mencapai sekitar Rp 300 triliun, meningkat sekitar 6,9%-7% dibandingkan tahun sebelumnya.
Airlangga menegaskan bahwa penguatan industri dan hilirisasi bukan hanya berkaitan dengan peningkatan ekspor dan investasi, tetapi juga menjadi fondasi untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang.
