Presiden Prabowo Subianto telah melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang baru, menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa. Pelantikan tersebut berlangsung di Istana Merdeka pada hari Senin, 14 September. Hingga saat ini, belum ada penjelasan resmi dari pihak Istana mengenai alasan di balik penggantian tersebut, namun berbagai spekulasi mulai bermunculan.
Usai dilantik, Suahasil mengungkapkan bahwa ia telah menerima arahan khusus dari Presiden Prabowo terkait tugas barunya. Ia diminta untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara, serta memastikan agar defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap di bawah 3%. "Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut," ujarnya.
Fokus pada Kesehatan APBN
Suahasil menekankan pentingnya APBN sebagai bagian dari keuangan negara yang harus tetap sehat agar dapat mendukung berbagai program prioritas pemerintah. Ia menyatakan bahwa pengelolaan APBN harus memberikan kepastian bagi masyarakat dan pelaku ekonomi, serta mendukung pertumbuhan dan menjaga stabilitas ekonomi Indonesia. "Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya," tambahnya.
Ia juga menegaskan bahwa pergantian menteri keuangan ini tidak akan mengubah arah pengelolaan keuangan negara secara mendasar. Pemerintah akan tetap menjalankan efisiensi anggaran dengan memastikan bahwa setiap pengeluaran memberikan hasil yang maksimal dan bermanfaat bagi masyarakat. "Menurut saya ini bukan perubahan, ini adalah kelanjutan saja. Teman-teman juga tahu saya selama ini juga di dalam Kementerian Keuangan," jelas Suahasil menanggapi perhatian pasar terhadap pergantian ini.
Masalah Koordinasi Internal
Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, mengemukakan bahwa terdapat beberapa persoalan yang mungkin menjadi latar belakang penggantian Purbaya. Ia mengungkapkan bahwa salah satu masalah utama adalah kurangnya koordinasi antara Purbaya dan tim di Kementerian Keuangan yang dinilai sudah cukup parah. "Ada masalah koordinasi yang sudah parah antara Purbaya dan timnya di Kemenkeu. Salah satunya soal restitusi pajak yang ditahan, dan masalah pengelolaan anggaran negara," kata Bhima.
Bhima juga menyoroti bahwa persoalan ini berhubungan dengan kepercayaan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kebijakan fiskal, khususnya dalam perpajakan. Ia mencatat bahwa ketidakpercayaan ini tidak hanya terjadi di kalangan pelaku usaha dan publik, tetapi mulai menjalar ke berbagai sektor seiring dengan upaya pemerintah dalam mengejar penerimaan negara hingga akhir tahun. "Distrust bukan hanya di level pelaku usaha dan publik soal perpajakan, tapi sudah mengarah pada perburuan di semua lini untuk mendorong penerimaan sampai akhir tahun," ujarnya.
Selain itu, Bhima menyoroti pengelolaan anggaran dan hubungan antara Kementerian Keuangan dengan program-program prioritas Presiden Prabowo. Ia berpendapat bahwa menteri keuangan seharusnya mampu mengendalikan belanja yang belum menjadi prioritas, terutama di tengah berbagai tekanan terhadap keuangan negara. "Soal anggaran sengkarut program prioritas presiden dengan Menkeu. Harusnya dari awal Purbaya bisa rem belanja yang belum prioritas, apalagi menghadapi bencana beruntun. Tapi Purbaya juga lemah," tuturnya.
Secara khusus, Bhima menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) yang dinilainya menjadi beban bagi APBN dan perlu diatur dengan ketat. "MBG sampai Kopdes ini kunci beban APBN yang harus diatur ketat," katanya. Ia menekankan bahwa tantangan bagi Suahasil sebagai Menteri Keuangan yang baru adalah untuk menjaga kredibilitas fiskal sekaligus mengendalikan tekanan terhadap APBN.
