Swedia menjadi negara dengan pengeluaran pendidikan per produk domestik bruto (PDB) terbesar di antara 40 negara ekonomi teratas dunia, mencapai 7,3 persen dari PDB. Swedia diikuti oleh Denmark dengan 6,4 persen dari PDB dan Belgia setara 6,3 persen dari PDB. Inggris (5,9%), Brasil (5,6%), AS (5,4%), dan Korea Selatan (5,4%) juga termasuk di antara ekonomi utama dengan pengeluaran tertinggi. Angka-angka ini menunjukkan bahwa negara-negara maju secara konsisten menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama dalam alokasi anggaran negara.
Sayangnya, Indonesia menjadi negara dengan anggaran pendidikan per PDB terendah di dunia di antara ekonomi terbesar, hanya 1,3 persen. Bahkan, Indonesia kalah dibandingkan negara tetangga seperti Vietnam (2,9%), Thailand (2,5%), dan Singapura (2,2%). Perbedaan ini sangat mencolok mengingat Indonesia memiliki populasi muda yang besar dan kebutuhan pendidikan yang sangat tinggi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Dengan anggaran yang relatif kecil, Indonesia harus berjuang keras untuk menyediakan infrastruktur pendidikan, kesejahteraan guru, dan akses pendidikan yang merata di seluruh wilayah nusantara. Sementara negara-negara tetangga dengan populasi lebih kecil justru mampu mengalokasikan anggaran lebih besar untuk sektor pendidikan.
Jika jangkauan data diperluas menjadi seluruh dunia, negara-negara kepulauan kecil mendominasi peringkat teratas global. Kiribati memimpin dengan 16,4 persen dari PDB, diikuti oleh Tuvalu (12,9%) dan Mikronesia (11,6%). Namibia (9,1%) dan Aljazair (9,0%) juga berada di peringkat tinggi, menunjukkan bahwa anggaran pendidikan yang besar relatif terhadap PDB tidak terbatas pada ekonomi yang kaya.
Hal ini membuktikan bahwa komitmen politik dan prioritas nasional memainkan peran besar dalam menentukan besaran anggaran pendidikan, terlepas dari tingkat pendapatan suatu negara. Negara-negara kepulauan kecil dengan populasi terbatas mungkin memiliki kebutuhan yang berbeda, tetapi komitmen mereka terhadap pendidikan patut dicontoh.
Menurut Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), pengeluaran pendidikan mencerminkan kombinasi prioritas politik, demografi, dan kapasitas fiskal. Negara-negara dengan populasi yang lebih muda seringkali membutuhkan investasi yang lebih besar untuk mengakomodasi jumlah siswa yang terus bertambah, sementara masyarakat yang menua mungkin menghadapi tekanan pendaftaran yang lebih rendah.
Pemerintah juga harus menyeimbangkan pengeluaran pendidikan dengan tuntutan yang bersaing seperti perawatan kesehatan, pensiun, dan infrastruktur. Di Indonesia, tuntutan pembangunan infrastruktur dan subsidi energi sering kali menjadi alasan terbatasnya anggaran pendidikan. Namun, para pengamat menilai bahwa pendidikan seharusnya menjadi investasi jangka panjang yang tidak bisa ditunda, karena kualitas sumber daya manusia akan menentukan kemampuan bangsa untuk bersaing di masa depan.
Namun, perlu dicatat bahwa pengeluaran saja tidak menentukan hasil pendidikan. Bank Dunia berpendapat bahwa bagaimana dana dialokasikan dapat sama pentingnya dengan besarnya anggaran. Kualitas guru, tata kelola, dan akuntabilitas semuanya dapat memengaruhi apakah pengeluaran tambahan meningkatkan hasil pembelajaran.
Meskipun anggaran Indonesia relatif kecil, efisiensi dan efektivitas penggunaan dana menjadi kunci. Program-program seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan peningkatan kualitas guru harus terus dievaluasi agar dampaknya terhadap mutu pendidikan benar-benar terasa.
Masyarakat dan pemangku kepentingan perlu mengawasi penggunaan anggaran pendidikan agar tidak terjadi kebocoran atau inefisiensi yang merugikan masa depan generasi muda Indonesia. Dengan komitmen bersama, Indonesia dapat mengoptimalkan anggaran yang ada dan secara bertahap meningkatkan alokasi pendidikan untuk mengejar ketertinggalan dari negara-negara tetangga.
