Jakarta - Mengunjungi desa wisata akan terasa kurang lengkap tanpa mencicipi kuliner lokal. Namun, penting untuk memperhatikan aspek keamanan pangan yang menyertainya. BPOM bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata untuk memperkuat keamanan pangan di desa-desa wisata, dengan harapan dapat melindungi kesehatan para wisatawan dan meningkatkan kualitas produk pangan lokal.
Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kepala BPOM, Taruna Ikrar, dan Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, dalam acara Pertemuan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Sadar Pangan Aman (Germas SAPA) 2026 yang berlangsung di Kantor BPOM, Jakarta, pada Selasa (20/10/2026).
Integrasi Program Keamanan Pangan
Taruna menyatakan bahwa sinergi ini bertujuan untuk mengintegrasikan program Desa Pangan Aman milik BPOM dengan program Desa Wisata dari Kementerian Pariwisata. "Kami ingin menjelaskan bahwa program-program ini saya yakin semakin kuat, semakin menembus, semakin mengakar ke masyarakat kita kalau kami bersinergi dengan Kementerian Pariwisata," ungkap Taruna.
Sejak 2017, BPOM telah melaksanakan program Desa Pangan Aman yang kini menjangkau 6.322 desa dan kelurahan, didukung oleh 31.541 kader keamanan pangan yang telah dilatih. Selain itu, BPOM juga mengelola program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas di 527 pasar serta melakukan pembudayaan keamanan pangan di 19.603 sekolah.
Dengan kolaborasi ini, BPOM berharap edukasi dan pendampingan terkait keamanan pangan dapat menjangkau lebih banyak pelaku usaha, termasuk produsen makanan khas yang menjadi daya tarik desa wisata.
Peningkatan Kualitas Layanan Destinasi Wisata
Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, menyampaikan bahwa terdapat lebih dari 6.300 desa wisata dalam jaringan Kementerian Pariwisata. Ia menekankan bahwa keamanan pangan merupakan bagian penting dari kualitas layanan destinasi wisata. "Kami menyambut baik, terima kasih Bapak, atas program ini karena pada akhirnya 6.300 desa wisata ini akan lebih cepat lagi naik kelas," kata Widiyanti.
Widiyanti juga memaparkan hasil pemantauan terhadap 66 desa wisata pada tahun 2025, di mana pendapatan desa meningkat sebesar 29,62 persen dibandingkan tahun sebelumnya, dan penyerapan tenaga kerja meningkat 53,34 persen. Ia mencontohkan Desa Kenteng di Kabupaten Semarang sebagai model integrasi keamanan pangan dengan pengembangan desa wisata, di mana jumlah balita stunting di desa tersebut turun dari 31 menjadi 11 anak.
Kedepannya, BPOM dan Kementerian Pariwisata akan menyusun indikator untuk mengevaluasi hasil kerja sama ini. Taruna menyebutkan bahwa salah satu indikator tersebut adalah penurunan kasus keracunan pangan, yang saat ini diperkirakan mencapai 29 juta orang atau sekitar 10 persen dari populasi dunia menurut data dari WHO. Selain itu, peningkatan pengetahuan masyarakat dan kualitas produk pangan lokal juga menjadi tolak ukur keberhasilan program ini.
Program ini diharapkan dapat mendorong usaha pangan skala mikro untuk berkembang menjadi usaha kecil dan menengah, serta membuka peluang ekspor bagi produk lokal. Dengan penguatan keamanan pangan, diharapkan desa wisata tidak hanya menarik untuk dikunjungi, tetapi juga memberikan pengalaman kuliner yang aman bagi wisatawan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
