Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) memberikan dukungan kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI yang sedang mempertimbangkan opsi untuk mengimpor kereta bekas dari Jepang. Langkah ini diambil untuk memenuhi kebutuhan transportasi publik yang semakin meningkat.
Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, menyampaikan kepada wartawan di hotel Kempinski, Jakarta, pada Kamis (8/10), bahwa meskipun ia belum bertemu dengan Direktur Utama KAI, pihaknya mendukung segala kebutuhan yang berkaitan dengan percepatan transportasi. Ia menekankan pentingnya pengembangan transportasi publik, termasuk kereta api, yang memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian dan lingkungan.
Manfaat Transportasi Publik
Dony menjelaskan bahwa pengembangan transportasi publik yang efektif dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, sehingga berkontribusi pada pengurangan polusi dan konsumsi bahan bakar. “Karena memang kereta api kan menjadi salah satu transportasi publik yang diharapkan oleh pemerintah itu bisa menurunkan banyak hal,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa ada banyak keuntungan yang bisa diperoleh dari penguatan transportasi publik. Selain mengurangi polusi, penggunaan transportasi publik dapat menekan konsumsi bahan bakar masyarakat dan mendorong terbentuknya pusat-pusat pertumbuhan baru. “Kalau transportasi publiknya berjalan dengan baik, ini menyebabkan polusi kita juga menurun, konsumsi bahan bakar yang dipakai oleh masyarakat juga menurun, terjadinya penciptaan kota-kota baru, kemudian juga urbanisasinya bisa kita tekan,” katanya.
Langkah Selanjutnya untuk KAI
Walaupun memberikan dukungan, Dony menegaskan bahwa Danantara perlu memahami kebutuhan aktual KAI sebelum mengambil langkah lebih lanjut. Menurutnya, jumlah kereta yang dibutuhkan harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan kapasitas layanan yang akan dikembangkan oleh KAI. “Tinggal nanti kami bisa dengan Dirut KAI berapa banyak yang dibutuhkan oleh KAI untuk memenuhi kebutuhan daripada masyarakat kita,” jelas Dony.
Ia juga berencana untuk berdiskusi dengan Direktur Utama PT KAI dalam waktu dekat untuk membahas kebutuhan tersebut. Di sisi lain, Dony menyatakan bahwa penguatan industri perkeretaapian dalam negeri tetap menjadi prioritas Danantara. Ia menekankan bahwa PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA perlu meningkatkan kualitas dan melakukan transformasi agar dapat memenuhi kebutuhan perkeretaapian nasional.
Dony menyatakan bahwa dukungan terhadap opsi impor kereta KAI tidak berarti mengabaikan kapasitas industri dalam negeri. INKA harus berbenah sebagai bagian dari agenda industrialisasi pemerintah. “Jadi kita harus juga melihat bahwa tadi dalam rangka menuju industrialisasi, INKA juga harus bertransformasi. Enggak bisa dengan kualitas yang tidak baik, ya tidak bisa juga,” tegasnya.
Ia juga menyebutkan bahwa Danantara telah memanggil jajaran direksi INKA untuk membahas mengenai transformasi perusahaan tersebut. “Makanya saya sudah memanggil direksi INKA, ke depannya INKA juga harus bertransformasi. Seluruh perusahaan BUMN harus bertransformasi, tidak bisa lagi mereka eksis dengan kondisi seperti hari ini,” tambah Dony.
Dony menekankan bahwa INKA harus meningkatkan kualitas agar dapat berkontribusi pada penguatan industri nasional. Sebelumnya, Komisi VI DPR RI telah menyetujui usulan KAI untuk mengimpor 23 rangkaian KRL bekas dari Jepang sebagai solusi untuk mengatasi kekurangan armada KRL Jabodetabek di tengah keterbatasan kapasitas produksi dalam negeri.
KAI berencana mengimpor 23 rangkaian KRL yang terdiri dari tujuh rangkaian dengan formasi 12 kereta atau SF12 dan 16 rangkaian dengan formasi delapan kereta atau SF8. Rencana ini diajukan karena kapasitas produksi KRL dalam negeri melalui INKA belum dapat memenuhi kebutuhan armada, sementara jumlah penumpang KRL terus meningkat dan diperkirakan mencapai 369 juta penumpang pada tahun 2026.
Impor KRL bekas Jepang bukanlah pertama kalinya diajukan oleh KAI. Pada tahun 2023, rencana serupa ditolak oleh Komisi VI DPR RI karena INKA dinilai masih mampu memenuhi kebutuhan armada. BPKP juga menyarankan agar impor KRL bekas tidak dilakukan karena dapat menambah biaya perawatan dan suku cadang. Saat itu, KAI membutuhkan 27 rangkaian KRL, dengan 16 rangkaian dipesan dari INKA dan 11 rangkaian lainnya diimpor dari China melalui China Railway Construction Corporation Limited (CRCC).
Sebanyak 11 KRL impor dari CRCC telah beroperasi sejak tahun 2025. Sementara itu, dari 16 rangkaian pesanan INKA, sembilan belum diterima karena keterlambatan lebih dari setahun, dan tujuh lainnya sempat ditarik setelah ditemukan komponen yang berpotensi mengalami fatigue atau kelelahan material. “Kami terpaksa me-recall tujuh trainset INKA. Karena dalam pengecekan, kami menemukan ada komponen yang mempunyai potensi fatigue yang berpotensi mengganggu operasional kereta,” ungkap Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI pada Rabu (23/9).
