Pasar saham Indonesia mengalami kinerja buruk dalam dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Selama periode tersebut, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penurunan sebesar 31,42% dan mengalami penghentian perdagangan sementara atau trading halt sebanyak lima kali. Prabowo dan Gibran dilantik sebagai pasangan presiden dan wakil presiden pada tanggal 20 Oktober 2024.
Pada hari berikutnya, 21 Oktober 2024, IHSG tercatat berada di level 7.772. Meskipun di periode tersebut IHSG sempat mencapai puncaknya di level 9.134 pada 20 Januari 2026, penutupan perdagangan pada Rabu, 21 Oktober menunjukkan IHSG berada di level 5.328. Hal ini menunjukkan bahwa IHSG telah mengalami koreksi sebesar 31,42% sejak Prabowo menjabat.
Penghentian Perdagangan yang Signifikan
Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatatkan lima kali penghentian sementara perdagangan selama pemerintahan Prabowo hingga 16 Oktober 2026. Penghentian pertama terjadi pada 18 Maret 2025 ketika IHSG anjlok akibat kekhawatiran investor terhadap kondisi fiskal, menjadi trading halt pertama sejak pandemi Covid-19. Penghentian kedua terjadi pada 8 April 2025 setelah pengumuman tarif impor baru sebesar 32% dari Presiden AS, Donald Trump, yang memperburuk tekanan di pasar saham.
Memasuki tahun 2026, BEI kembali menghentikan perdagangan pada 28 Januari setelah MSCI mengumumkan pembekuan sejumlah perubahan terkait saham Indonesia. Sehari setelahnya, perdagangan dihentikan kembali setelah IHSG merosot 8%. Trading halt terakhir terjadi pada 16 Oktober setelah MSCI mengumumkan konsultasi mengenai kemungkinan perubahan klasifikasi pasar saham Indonesia.
Tantangan dan Strategi Pemulihan Pasar
Senior Technical Analyst dari Mirae Asset Sekuritas, Nafan Aji Gusta, menyatakan bahwa pasar saham Indonesia menghadapi banyak tantangan selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Penurunan IHSG dan banyaknya trading halt mencerminkan tingginya volatilitas pasar dan tekanan terhadap kepercayaan investor. Namun, Nafan menekankan bahwa situasi ini tidak bisa sepenuhnya disalahkan pada kebijakan pemerintah.
Ketidakpastian ekonomi global, perubahan suku bunga di Amerika Serikat, fluktuasi nilai tukar rupiah, arus keluar dana asing, serta persepsi investor internasional terhadap risiko pasar negara berkembang juga berkontribusi pada kinerja saham domestik. Nafan mengusulkan beberapa langkah strategis yang perlu diambil pemerintah untuk memperbaiki kinerja IHSG dan memulihkan kepercayaan investor.
Langkah pertama adalah memperkuat kepastian hukum dan menjaga konsistensi kebijakan ekonomi agar investor dapat membuat keputusan investasi jangka panjang dengan lebih baik. Selanjutnya, transparansi dan tata kelola emiten perlu ditingkatkan, termasuk kualitas informasi dan struktur kepemilikan saham. Koordinasi antara pemerintah, OJK, BEI, dan Bank Indonesia juga harus diperkuat untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan iklim investasi.
Pemerintah juga perlu mendorong pertumbuhan sektor riil melalui investasi produktif dan penciptaan lapangan kerja. Terakhir, perlindungan terhadap investor minoritas harus diperkuat, dan praktik manipulasi pasar harus ditindak tegas. Nafan menekankan bahwa pemulihan IHSG akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam membangun kembali kepercayaan pasar melalui kebijakan yang konsisten dan reformasi yang terukur.
Otoritas pasar diharapkan tidak hanya fokus pada kenaikan indeks dalam jangka pendek, tetapi juga pada peningkatan kualitas emiten dan likuiditas pasar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
