![Di hari ulang tahun Sufmi Dasco, Gus Miftah singgung soal korupsi dan pdrampasan aset. [Instagram]](/storage/Post/crawled_singgung-soal-korupsi-dan-perampasan-aset-gus-miftah-colek_1791426111_Bxu7.jpg)
Pada tanggal 7 Oktober 2026, perayaan ulang tahun Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menjadi sorotan publik terkait isu integritas pejabat negara dan penanganan korupsi. Dalam sebuah unggahan di media sosial, Gus Miftah membahas gaya kepemimpinan Dasco, terutama dalam menghadapi tuntutan terhadap pelaku kejahatan korupsi.
Gus Miftah menilai Dasco sebagai sosok yang responsif, sering kali terlihat berinteraksi dengan massa pengunjuk rasa dan berperan aktif dalam menandatangani pakta integritas di parlemen. Hal ini menunjukkan bahwa Dasco tidak hanya sekadar menjabat, tetapi juga berupaya mendengarkan aspirasi masyarakat.
Tuntutan Hukuman Mati dan Penyitaan Aset
Dalam unggahan tersebut, Gus Miftah menyertakan dialog dengan seorang jemaah bernama Mega dari Bogor, yang mengajukan pertanyaan mengenai penerapan hukuman mati dan perampasan aset bagi para koruptor. Menanggapi hal itu, Gus Miftah menegaskan bahwa penyitaan aset merupakan langkah yang harus dilakukan tanpa kompromi. Ia mengungkapkan keprihatinannya terhadap koruptor yang mampu mengumpulkan kekayaan yang melimpah, meskipun mereka sudah menerima gaji dari negara.
“Mengambil hak rakyat terlalu banyak, maka hukum mati,” ungkap Gus Miftah dalam video tersebut, yang mendapatkan dukungan dari jemaah lainnya terkait urgensi penyitaan aset hasil korupsi.
Komitmen dalam Merespons Aspirasi Rakyat
Isu mengenai korupsi dan perampasan aset ini juga dikaitkan dengan peran DPR RI dalam menanggapi aspirasi masyarakat. Gus Miftah mencatat bahwa Sufmi Dasco adalah salah satu pimpinan dewan yang sering turun langsung menemui massa dalam berbagai aksi demonstrasi, baik yang diadakan oleh mahasiswa maupun buruh.
Rekam jejak Dasco menunjukkan bahwa ia beberapa kali menandatangani pakta integritas di tengah demonstrasi, sebagai upaya untuk memastikan aspirasi rakyat dapat tersampaikan ke dalam kebijakan. Sikap tersebut dianggap sebagai bentuk tanggung jawab seorang pemimpin dalam menghadapi dinamika demokrasi. “Don Dasco bekerja dalam senyap, hadir saat dibutuhkan, dan bicara ketika keadaan membutuhkan jalan keluar,” kata Gus Miftah saat dikonfirmasi oleh media.
