Kepala Hak Asasi Manusia (HAM) PBB, Volker Turk, mengecam keputusan pemerintah Nikaragua yang berencana menghapus penyelenggaraan pemilu. Turk menilai langkah tersebut semakin memperparah pembatasan terhadap hak-hak sipil dan politik di negara Amerika Tengah itu.
Menurut laporan Al Jazeera, Turk juga menyoroti semakin terkonsentrasinya kekuasaan di bawah sistem co-presidency presiden Daniel Ortega dan wakil presiden Rosario Murillo. Ia menyatakan bahwa Partai Sandinista yang berkuasa kini telah mengendalikan parlemen, seluruh pemerintah daerah, serta dewan regional di Pesisir Karibia Utara dan Selatan.
Pada Rabu (22/7/2026), Turk menyerukan kepada otoritas Nikaragua untuk membuka kembali ruang sipil dan memulihkan supremasi hukum. Ia mendesak agar orang-orang dari semua sudut pandang politik diizinkan untuk memilih dan mencalonkan diri, sesuai dengan kewajiban HAM internasional negara tersebut.
Ortega merupakan mantan pejuang sayap kiri yang telah memerintah Nikaragua selama hampir dua dekade bersama istrinya, Murillo. Keduanya mengumumkan pada Minggu lalu bahwa tidak akan ada lagi pemilihan umum di negara tersebut. Kondisi demokrasi di Nikaragua terus memburuk sejak pemerintah menindak keras demonstrasi pada 2018 yang menewaskan lebih dari 300 orang.
Sejak saat itu, Ortega dan Murillo terus memperketat kontrol terhadap masyarakat melalui pembungkaman aksi protes, pemenjaraan ribuan orang, serta pengasingan paksa terhadap hampir 1 juta warga Nikaragua. Turk pada Rabu mengkritik pencabutan izin praktik sejumlah pengacara pada awal bulan ini yang dinilainya tidak memiliki dasar hukum.
Dia juga mencatat setidaknya 46 orang yang masih ditahan secara sewenang-wenang karena alasan politik. PBB turut menyampaikan kekhawatiran atas perlakuan pemerintah terhadap kelompok keagamaan, termasuk belum jelasnya keberadaan Uskup Abelardo Mata Guevara sejak ditahan pada 29 Juni lalu. Turk mendesak pemerintah Nikaragua untuk segera membebaskan seluruh tahanan politik dengan kemanusiaan dan martabat.
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Marco Rubio, menyatakan bahwa rakyat Nikaragua berhak memilih pemimpinnya melalui pemilu yang demokratis. Rubio juga mengajak komunitas internasional untuk bersatu meningkatkan tekanan terhadap pemerintahan Ortega.
Ortega sendiri telah memimpin Nikaragua hampir 20 tahun tanpa jeda pada periode kekuasaannya saat ini. Sebelumnya, ia juga pernah menjadi presiden setelah Revolusi Sandinista dan kembali terpilih pada 1984 sebelum lengser pada 1990. Masa jabatan Ortega yang sekarang dijadwalkan berakhir pada November.
Namun, reformasi konstitusi yang disahkan tahun lalu telah memperpanjang masa jabatan presiden dari lima menjadi enam tahun, sehingga pemilu berikutnya dijadwalkan berlangsung pada 2027. Kongres Nikaragua yang dikuasai Partai Sandinista mengumumkan telah mulai menyusun rencana kerja guna melaksanakan arahan Ortega untuk mengakhiri penyelenggaraan pemilu.
Ortega mengatakan pemerintah akan bekerja sama dengan parlemen untuk menyusun undang-undang baru yang akan membangun tembok terhadap kelompok oposisi. Mengutip The Guardian, Majelis Nasional menyebut proses tersebut dilakukan dengan alasan menjaga perdamaian, keamanan, stabilitas, dan keberlanjutan pencapaian dalam memerangi kemiskinan.
Meski demikian, hingga kini belum jelas apakah pemilu 2027 benar-benar akan dihapus atau tetap digelar dengan Ortega dan Murillo sebagai satu-satunya pasangan calon tanpa lawan.
