Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa tidak ada pembahasan mengenai wacana pembagian handphone (HP) gratis untuk masyarakat sebagai bagian dari digitalisasi bantuan sosial (bansos). Pernyataan ini disampaikan untuk menanggapi pernyataan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, yang menyebutkan bahwa pemerintah akan membagikan HP gratis dalam rangka digitalisasi bansos.
"Memang enggak pernah kita bahas," ungkap Airlangga kepada wartawan di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, pada Rabu (21/10).
Rencana Pembagian Ponsel Masih dalam Pembahasan
Sebelumnya, Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Dradjad Hari Wibowo, menyatakan bahwa pemerintah masih mempertimbangkan rencana pembagian ponsel gratis yang diungkapkan oleh Hashim Djojohadikusumo. Dradjad menjelaskan bahwa masih ada banyak hal yang perlu dibahas terkait rencana tersebut. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk pembukaan rekening massal bagi masyarakat yang berusia 17 tahun ke atas.
"Kalau anggaran untuk pembukaan rekeningnya itu sudah siap. (Untuk hp gratis), nanti kita bahas," kata Dradjad kepada wartawan di Jakarta International Convention Center (JICC) pada Rabu (14/10).
Dradjad menambahkan bahwa rencana pembukaan rekening massal ditargetkan mulai pada tahun 2026, dengan fokus pada masyarakat yang termasuk dalam kategori desil 1 hingga 4.
Target Penerima dan Inklusi Keuangan
"Memang kita siapkan untuk 2026 ini, untuk 2026. Jadi kan sekarang sudah Oktober ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa segera jalan," jelasnya.
Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan, menambahkan bahwa sekitar 25,1 juta penduduk yang berasal dari desil 1 hingga 4 akan menjadi prioritas dalam pembukaan rekening ini.
"Target kita prioritas sekarang di desil satu sampai desil empat, sekitar 25,1 juta penduduk kita yang kita akan targetkan untuk dibukakan rekening," kata Ferry.
Sementara itu, Hashim sebelumnya menyatakan bahwa pemerintah sedang menyelesaikan rencana untuk membagikan ponsel pintar gratis kepada masyarakat penerima bansos. Menurut Hashim, langkah ini bertujuan untuk mendukung inisiatif Presiden Prabowo Subianto dalam memperluas inklusi keuangan dan merombak sistem penyaluran bantuan sosial.
Hashim menjelaskan bahwa pembagian HP gratis akan memudahkan masyarakat terhubung dengan rekening digital yang akan digunakan untuk penyaluran bansos secara langsung, menggantikan sistem tunai yang ada sebelumnya. "Setiap warga negara akan diberikan telepon genggam yang dilengkapi dengan rekening digital," ujarnya saat mempresentasikan materi dalam Prasasti Indonesia Policy Forum 2026 di Jakarta, pada Selasa (13/10).
Hashim menambahkan bahwa rekening digital yang terintegrasi dalam ponsel penerima bertujuan untuk mempermudah Kementerian Keuangan dalam mendistribusikan dana bantuan secara langsung tanpa perantara, sehingga diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam penyaluran bansos di seluruh Indonesia.
"Menurut Bank Dunia, dan saya rasa pemerintah juga sepakat, sebanyak 30% penduduk kita tidak memiliki rekening bank. Mereka masih berada di luar sektor perbankan," ungkapnya.
Untuk menjangkau masyarakat yang belum berinteraksi dengan perbankan, pemerintah telah menugaskan dua bank BUMN, yaitu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI), untuk membukakan rekening massal.
