Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta Menteri Keuangan Suahasil Nazara untuk mempercepat proses restitusi pajak. Para pengusaha menganggap bahwa lamanya waktu pengembalian pajak dapat berdampak negatif pada arus kas perusahaan.
Ketua Umum Apindo, Shinta W. Kamdani, menekankan bahwa restitusi pajak harus menjadi salah satu fokus utama Suahasil setelah dilantik sebagai Menteri Keuangan. Menurutnya, dana yang dikembalikan ini sangat penting bagi perusahaan dalam menjaga kelancaran arus kas mereka. Shinta juga menilai bahwa pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan fiskal yang diterapkan tidak menambah biaya operasional yang harus ditanggung oleh pelaku usaha. Selama ini, dunia usaha mendorong kebijakan perpajakan yang lebih mengutamakan ekstensifikasi daripada intensifikasi.
Pentingnya Penyelesaian Restitusi Pajak
Shinta menyatakan harapannya agar proses restitusi dapat diselesaikan dengan segera agar tidak menambah beban bagi perusahaan. “Jangan sampai dalam segi kebijakan fiskal yang ada, yang dijaga dengan baik ini, kita juga harus melihat dari segi tidak menambah cost of doing business,” ujarnya.
Dia menegaskan bahwa penyelesaian restitusi sangat penting karena perusahaan memerlukan kepastian mengenai dana yang menjadi hak mereka untuk mendukung aktivitas usaha. Apindo telah menyampaikan lima pesan kepada Suahasil. Pertama, pengusaha berharap agar agenda debottlenecking, yaitu penghapusan berbagai hambatan dalam kegiatan usaha yang telah dibahas sebelumnya, dapat terus dilanjutkan. “Kami harapkan nanti dengan Pak Suahasil, Menkeu baru ini bisa terus dilanjutkan dengan baik debottlenecking,” kata Shinta di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (15/9).
Menjaga Kesehatan APBN dan Pemberian Insentif
Kedua, Apindo meminta pemerintah untuk tetap menjaga kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), termasuk mempertahankan defisit di bawah 3%. Namun, Shinta menekankan bahwa disiplin fiskal tersebut perlu sejalan dengan kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. “Jangan lupa, kita perlu program yang pro-growth, pro-employment. Ini penting, untuk penciptaan lapangan pekerjaan,” tambahnya.
Ketiga, Shinta meminta agar kebijakan fiskal tidak menambah biaya operasional. Keempat, pemerintah diharapkan memberikan stimulus dan insentif yang lebih tepat sasaran, terutama untuk sektor padat karya dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). “Insentif perlu diperhatikan sektor-sektor yang perlu insentif terutama yang padat karya, yang UMKM, ini kan perlu insentif khusus,” ujarnya.
Kelima, Apindo menekankan pentingnya kemitraan dan komunikasi antara pemerintah dengan semua pemangku kepentingan, terutama pelaku usaha. Shinta menyatakan bahwa komunikasi dengan Suahasil selama ini sudah berjalan baik, termasuk saat Suahasil masih menjabat di Badan Kebijakan Fiskal (BKF). “Sangat baik Pak Suahasil. Sudah lama ya, karena dari zaman dulu kita sudah dari zaman beliau juga masih di BKF. Jadi kami sudah sangat erat kerja sama. Semoga bisa terus berlanjut,” katanya.
Sementara itu, Shinta juga menyampaikan bahwa dunia usaha masih memiliki beberapa masukan terkait kebijakan di bidang kepabeanan dan cukai. Namun, dia mengapresiasi fokus pemerintah dalam memberantas peredaran barang ilegal. “Saya lihat sudah baik karena Pak Kemenkeu itu kemudian sekarang fokus juga untuk memberantas yang ilegal. Saya rasa ini bagus,” tutup Shinta.
