Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan bahwa terdapat modus yang digunakan dalam penyelundupan barang impor ilegal, salah satunya adalah dengan mengubah nomor Harmonized System (HS) serta jenis barang dalam dokumen pemberitahuan impor. "Ini merupakan alert dari teman-teman di lapangan, karena ada teknologinya," ujarnya dalam konferensi pers mengenai penindakan impor ilegal beras, garam, dan balpres di Kantor Pusat DJBC, Jakarta Timur, pada Selasa (22/9).
Pentingnya Sistem Pengawasan
Suahasil menjelaskan bahwa sistem pengawasan yang diterapkan oleh Bea Cukai dapat memberikan sinyal peringatan ketika terdapat perubahan yang mencurigakan dalam pemberitahuan impor. Jika ada perubahan yang tidak biasa, aparat berwenang akan melakukan pengecekan terhadap barang tersebut. "Pemberitahuan impornya diubah. Nah kalau diubah, itu alert. Lalu lakukan pengecekan," tambahnya.
Ia juga menekankan bahwa penguatan pengawasan impor tidak hanya mengandalkan pemeriksaan fisik, melainkan harus mengintegrasikan sumber daya manusia, teknologi, dan perbaikan dalam proses bisnis. Menurutnya, pemeriksaan satu per satu terhadap kontainer tidak mungkin dilakukan mengingat besarnya volume barang yang masuk ke Indonesia. Oleh karena itu, penggunaan teknologi seperti X-ray serta kemampuan untuk memilih kontainer yang perlu diperiksa menjadi sangat penting. "Kita perkuat X-ray, itu teknologi, tapi harus dilakukan dengan benar. Memilih kontainer yang akan dicek, melakukan pengamatan, bahkan juga melakukan intelligence dengan betul," jelasnya.
Integritas dan Efisiensi dalam Pengawasan
Di samping teknologi, Suahasil menekankan pentingnya integritas para aparat pengawasan di lapangan. Ia mengingatkan agar seluruh aparat bekerja dengan tertib, disiplin, serta meningkatkan kompetensi dan menjaga integritas. "Tidak mungkin membersihkan kalau yang membersihkan itu tidak bersih," katanya.
Di sisi lain, Suahasil juga mengingatkan bahwa penguatan pengawasan impor tidak boleh menghambat arus barang legal yang sangat dibutuhkan oleh perekonomian. Ia menyatakan bahwa sebagian besar barang impor adalah input produksi maupun barang konsumsi masyarakat. "Tidak boleh memperlama proses pengawasan, tetapi harus tetap aman. Karena itu kombinasi dari sumber daya manusia, teknologi, dan cara kerja yang terus kita perbaiki menjadi kunci dari pengawasan yang makin baik ke depannya," tutupnya.
