Suku bunga acuan yang tinggi memicu kekhawatiran di sektor riil, khususnya pada industri manufaktur dan UMKM, yang kini tertekan akibat lonjakan biaya pinjaman. Bank Indonesia (BI) telah menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,75 persen per 18 Juni lalu. Kenaikan ini merupakan lonjakan sebesar 1 persen dari level sebelumnya yang ditahan selama tujuh bulan di angka 4,75 persen.
Kenaikan BI Rate ini dilakukan oleh bank sentral demi menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian geopolitik yang tinggi di Timur Tengah, serta sebagai langkah preemptive untuk menjaga inflasi 2026-2027 tetap berada di kisaran 2,5 plus minus 1 persen yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pertanyaannya adalah, apakah stabilitas rupiah harus dibayar mahal dengan mengorbankan laju ekspansi dunia usaha?
Dilema Kebijakan Moneter
Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita menyebutkan bahwa ini adalah dilema klasik dalam kebijakan moneter. Stabilitas rupiah memang penting, tetapi jangan sampai mengorbankan sektor riil secara berlebihan. Ia menjelaskan bahwa jika suku bunga terlalu tinggi dalam waktu yang lama, dampaknya tidak hanya memperlambat ekspansi usaha, tetapi juga bisa menekan investasi baru dan memperburuk likuiditas perusahaan.
"Dalam konteks saat ini, kebijakan suku bunga tinggi memang dapat membantu menjaga rupiah dan meredam tekanan eksternal. Namun, jika terlalu defensif, kita berisiko masuk ke situasi di mana ekonomi 'stabil tapi stagnan'," ujar Ronny.
Peran Pemerintah dan BI
Ronny menambahkan bahwa kombinasi yang lebih cerdas dan tidak hanya bertumpu pada suku bunga adalah hal yang dibutuhkan saat ini. BI tidak bisa bekerja sendiri, dan stabilitas rupiah tidak harus selalu dibela dengan instrumen bunga tinggi. Dari sisi BI, terdapat ruang untuk mengoptimalkan instrumen lain seperti intervensi valas dan kebijakan makroprudensial yang lebih longgar untuk sektor produktif.
Ia juga menyarankan agar pemerintah memastikan sektor riil tetap hidup melalui stimulus fiskal yang lebih terarah, serta dukungan pembiayaan bagi UMKM. Reformasi struktural, seperti efisiensi logistik dan kemudahan berusaha, juga harus dipercepat agar beban biaya tinggi akibat bunga bisa diimbangi dengan efisiensi di sisi lain.
Dampak pada Sektor Riil
Pengamat Ekonomi Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai langkah BI untuk menaikkan suku bunga di tengah tekanan eksternal bertujuan menjaga kredibilitas kebijakan. Ia menekankan bahwa stabilitas nilai tukar adalah prasyarat mutlak bagi keberlangsungan dunia usaha, terutama bagi industri manufaktur yang sangat bergantung pada impor bahan baku.
Yusuf mengingatkan bahwa biaya yang harus ditanggung akibat terlambat merespons gejolak eksternal jauh lebih mahal dibandingkan mengambil tindakan preemptive sejak awal. Ia juga mencatat bahwa aktivitas manufaktur masih lemah dan pertumbuhan kredit UMKM nyaris stagnan, meskipun ini bukan sinyal krisis, tetapi peringatan bahwa dunia usaha sedang menghadapi tekanan.
Pentingnya Permintaan Domestik
Yusuf menegaskan bahwa akar masalah lesunya ekspansi dunia usaha saat ini bukan semata-mata disebabkan oleh tingginya bunga kredit. Daya beli masyarakat yang menurun menjadi faktor utama. Banyak pelaku usaha menunda ekspansi karena prospek permintaan yang belum cukup kuat.
Oleh karena itu, ia mendorong perlunya pembagian peran yang jelas antara otoritas moneter dan pemerintah melalui penguatan bauran kebijakan. BI disarankan untuk tetap fokus menjaga stabilitas nilai tukar dan inflasi, sambil menggunakan instrumen yang lebih terarah untuk sektor riil. Sementara itu, pemerintah perlu menjaga kredibilitas fiskal untuk memperkuat kepercayaan pasar.
Yusuf menekankan bahwa permintaan adalah yang paling menentukan. Pelaku usaha tidak akan mengambil kredit hanya karena bunga turun sedikit; mereka akan berekspansi ketika ada pesanan dan pasar yang jelas. Memperkuat permintaan domestik dan menjaga daya saing industri akan jauh lebih efektif dibanding hanya mengandalkan penurunan suku bunga.