Ekonomi

Optimisme Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2027

Pemerintah optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai lebih dari 6% pada 2027, berlandaskan data pertumbuhan daerah yang menunjukkan hasil positif. Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonom...

D
Dinda Mughni
13 October 2026 21 pembaca
Ade Rosman
Ade Rosman

Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Drajad Hari Wibowo, menyatakan keyakinannya bahwa target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 6% pada tahun 2027 tidak hanya bisa dicapai, tetapi juga mungkin terlampaui. Keyakinan ini muncul setelah melihat data pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah. Drajad menyampaikan pandangannya usai pertemuan dengan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, di kantor BPS, Jakarta Pusat, pada hari Senin, 12 Oktober.

Dalam pertemuan tersebut, Drajad mengungkapkan bahwa BPS menunjukkan data mengenai distribusi pertumbuhan ekonomi di setiap daerah. “Jadi banyak (daerah) yang sudah tumbuh di atas 6%. Jadi insyaallah kalau ini bisa kita replikasi, target pertumbuhan ekonomi 2027 6%, itu insyaallah amat sangat visible, amat sangat reachable, amat sangat bisa dicapai, ya. Amat sangat bisa dicapai dan rasanya kalau lihat datanya Ibu Kepala BPS, data BPS, itu rasanya malah mungkin bisa lebih tinggi dari 6%,” ujarnya.

Optimisme Terhadap Target Pertumbuhan Ekonomi 2029

Lebih lanjut, Drajad percaya bahwa jika kondisi pertumbuhan ini dapat dipertahankan, maka target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% yang ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada tahun 2029 juga dapat tercapai. “Kalau itu bisa momentumnya bisa kita bangun, insyaallah target Presiden untuk pertumbuhan 8% itu sesuatu yang amat sangat bisa dicapai. Mudah-mudahan nanti kita akan koordinasi lebih rinci lagi, ya,” tambahnya.

Daya Beli Masyarakat yang Stabil

Di sisi lain, Drajad menegaskan bahwa daya beli masyarakat tidak mengalami pelemahan. Ia merujuk pada laporan BPS yang menunjukkan bahwa asumsi mengenai penurunan daya beli masyarakat Indonesia adalah salah. “Tidak betul kalau daya beli di Indonesia itu melemah, ya. Salah, ya. Jadi daya beli tidak melemah, buktinya banyak,” jelasnya.

Salah satu indikator yang digunakan pemerintah untuk menilai daya beli masyarakat adalah pertumbuhan sektor transportasi dan pariwisata. Drajad menjelaskan bahwa data dari BPS menunjukkan bahwa konsumsi masyarakat di sektor jalan-jalan sangat tinggi. “Transportasi itu tinggi sekali, karena apa? Karena masyarakat kita rupanya sekarang banyak yang senang ‘halan-halan’, jalan-jalan, ya. Dan konsumsi jalan-jalan itu tinggi sekali. Restoran dan hotel juga, ya. Pariwisata meningkat apa, pariwisata meningkat sekali, ya,” ungkapnya.

Selain itu, Drajad juga mencatat peningkatan transaksi menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai indikator positif. “Transaksi QRIS itu penikatannya sampai di atas 100%, ya. Ya kalau transaksi QRIS meningkat drastis, itu kan nantinya memang banyak transaksi, banyak konsumsi,” tambahnya. Ia menegaskan bahwa meskipun terdapat pergeseran dalam pola konsumsi dari belanja langsung ke belanja daring, daya beli masyarakat tetap kuat.

Dalam kesempatan yang sama, Amalia menyampaikan bahwa berdasarkan data BPS, terdapat 99 kabupaten/kota yang mengalami pertumbuhan di atas 5% selama September 2026. “Artinya, pertumbuhan ekonomi nasional itu sebenarnya adalah agregasi dari pertumbuhan ekonomi daerah, pertumbuhan ekonomi nasional agregasi dari pertumbuhan ekonomi provinsi dan pertumbuhan ekonomi provinsi itu adalah agregasi dari pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota,” jelasnya.

Amalia juga mencatat beberapa daerah yang tumbuh di atas 8%, seperti Kendal yang didorong oleh industri manufaktur, serta Batang yang memiliki Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Gorontalo juga menunjukkan pertumbuhan yang di atas rata-rata nasional. Ia menambahkan bahwa selain daerah berbasis tambang, ada pula daerah non-tambang yang menunjukkan pertumbuhan tinggi, seperti Sidenreng Rappang di Sulawesi Selatan yang mendekati 7% berkat peningkatan produktivitas di sektor pertanian.

“Jadi tadi saya sampaikan bahwa yang perlu didorong adalah ekonomi Sumatra. Jawa, semua provinsi di Pulau Jawa sudah tumbuh di atas rata-rata ekonomi nasional. Beberapa provinsi juga namun beberapa provinsi masih tumbuh di bawah rata-rata nasional ini harus didorong dan kami sudah sampaikan informasinya kepada Pak Wamenko,” tutup Amalia.

Artikel Terkait