Sikap sangat optimistis yang ditunjukkan pemerintah dalam memasang patokan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6 persen pada tahun 2027 menuai sorotan dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Kalangan pengusaha menilai angka yang dipatok pemerintah tersebut terbilang cukup tinggi jika disandingkan dengan kalkulasi dari berbagai lembaga keuangan independen dan internasional.
Perbandingan Proyeksi dengan Lembaga Internasional
Dalam sebuah agenda diskusi publik yang berlangsung di Jakarta Selatan pada Selasa (20/10/2026), Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Analisis Makro-Mikro Ekonomi Kadin Indonesia, Aviliani, memaparkan hasil perhitungan internal organisasinya. Kadin menetapkan angka dasar (baseline) laju ekonomi Indonesia pada 2027 berada di kisaran 4,86 persen hingga 5,17 persen.
Perkiraan dari Kadin ini terbilang sejalan dengan proyeksi Dana Moneter Internasional (IMF) yang memprediksi pertumbuhan di angka 5,1 persen serta Bank Dunia (World Bank) sebesar 5,2 persen. Sementara itu, Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi nasional berada pada rentang 5,1 persen hingga 5,9 persen.
Mengenai perbedaan angka tersebut, Aviliani menyampaikan:
"Nah kita lihat di sini kita buat, kita bandingkan juga dengan beberapa ya, ada IMF, ada World Bank. Memang rata-rata masih 5, enggak ada yang bikin 6, kecuali pemerintah,".
Kendati demikian, Aviliani memahami alasan pemerintah menetapkan target yang tergolong ambisius dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027, di tengah capaian pertumbuhan ekonomi semester I 2026 yang berada di tingkat 5,45 persen. Menurutnya, hal itu wajar sebagai cerminan sikap optimis dalam perencanaan pembangunan nasional.
"Pemerintah di sini 6 ya, karena memang pemerintah kan harus ya, pemerintah harus harus harus optimistis dong ya," tuturnya.
Kunci Capaian: Investasi dan Konsumsi Kelas Menengah
Agar target 6 persen tersebut tidak sebatas wacana di atas kertas, Aviliani menggarisbawahi beberapa faktor penentu yang wajib terealisasi. Salah satunya adalah percepatan eksekusi investasi pada proyek-proyek hilirisasi oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dengan wajib mengandalkan sinergi bersama sektor swasta.
Di samping itu, pemulihan daya beli serta tingkat konsumsi masyarakat kelas menengah dipandang menjadi pondasi utama pendukung pertumbuhan. Menurut Aviliani, APBN sejatinya hanya berfungsi sebagai pemicu (katalisator), sedangkan penggerak utama roda perekonomian riil tetap berada pada aktivitas dunia usaha.
Pentingnya Memberdayakan Sektor Swasta
Dalam kesempatan tersebut, Aviliani juga mengingatkan pemerintah agar terus memberikan ruang gerak bagi sektor swasta untuk tumbuh di tengah bermunculannya berbagai badan atau lembaga baru. Langkah memberdayakan dunia usaha swasta merupakan hal vital mengingat porsi kontribusi mereka yang sangat dominan.
"Padahal kalau kita lihat, kontribusi daripada swasta itu walaupun sudah diambil Danantara masih tetap 80 persen. Jadi artinya apa? Kalau mau tumbuh 8 persen, pemerintah tidak memberdayakan swasta, itu salah besar," pungkas Aviliani.
