Pemerintah Indonesia melaporkan bahwa hingga tanggal 31 Agustus 2026, total pembiayaan utang neto telah mencapai Rp 506 triliun. Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan bahwa angka tersebut masih sejalan dengan target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.
Dalam konferensi pers yang diadakan di Jakarta pada hari Jumat (18/9), Suahasil mengungkapkan, "Pembiayaan utang neto saat ini realisasi sampai 31 Agustus ada Rp 506 triliun." Dari jumlah tersebut, penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto tercatat sebesar Rp 527,4 triliun, yang merupakan sekitar 66% dari target yang telah ditentukan dalam APBN.
Pengawasan dan Kestabilan Pasar Keuangan
Suahasil menjelaskan bahwa perkembangan pembiayaan utang hingga akhir Agustus menunjukkan bahwa pemerintah masih berada pada jalur yang telah ditetapkan. Ia juga menegaskan pentingnya memantau perkembangan pembiayaan ini hingga akhir tahun. Dalam konteks ini, ia menekankan bahwa pemerintah akan memperhatikan kondisi pasar keuangan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN.
Menurut Suahasil, meskipun pasar keuangan global mengalami ketidakpastian, pasar SBN Indonesia tetap solid. Ia menambahkan, "Pemerintah terus berkoordinasi dengan Bank Indonesia untuk menjaga kondisi pasar surat utang pemerintah." Ia juga mengungkapkan bahwa spread SBN Indonesia terhadap US Treasury masih berada pada level yang kompetitif, dengan spread untuk SBN tenor 10 tahun dalam denominasi rupiah berada di sekitar 120 basis poin.
Jika dibandingkan dengan negara lain, spread Indonesia tercatat di level 217 basis poin, yang menurut Suahasil, tetap menarik bagi investor asing untuk berinvestasi di pasar SBN Indonesia. "Indonesia relatif oke, kita ada spread 217 basis point itu tetap membuat bisa mengundang pemodal asing untuk membeli SBN kita," ujarnya.
Pembiayaan Investasi dan Sektor Perumahan
Pemerintah juga telah merealisasikan pembiayaan investasi sebesar Rp 62,6 triliun hingga 31 Agustus 2026. Pembiayaan ini disalurkan melalui berbagai lembaga seperti Bulog, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), serta fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). Untuk sektor perumahan, Suahasil menyebutkan bahwa penyaluran FLPP telah mencapai lebih dari 139 ribu unit rumah dengan total nilai Rp 17,4 triliun, yang tersebar di 35 provinsi.
Selain itu, pemerintah juga telah menambah dana abadi LPDP sebesar Rp 15 triliun untuk mendukung pembiayaan pendidikan. Jumlah penerima beasiswa LPDP kini mencapai 20.792 awardee, dan lebih dari 37 ribu jika termasuk awardee kolaborasi. Suahasil menekankan bahwa pembiayaan untuk Bulog bertujuan untuk mengamankan cadangan beras pemerintah, menjaga ketersediaan pasokan, serta mendukung stabilisasi harga beras. "Semua digunakan untuk investasi, untuk menjadi uang yang dari APBN untuk mencerdaskan kehidupan bangsa," tambahnya.
