Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar semua barang bersubsidi pemerintah disalurkan melalui Koperasi Desa/Kelurahan (KDMP) Merah Putih. Langkah ini diambil untuk memastikan penyaluran subsidi tepat sasaran dan mencegah terjadinya penyimpangan dalam distribusi. Instruksi tersebut disampaikan Prabowo dalam pidatonya pada Puncak Peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-79 di Jakarta, Minggu (12/7).
Dalam pidatonya, Prabowo menekankan, "Semua barang subsidi harus disalurkan kepada rakyat melalui Koperasi Desa Merah Putih. Harus, saya katakan ini harus. Barang subsidi rakyat tidak boleh diperdagangkan supaya yang membutuhkan, dialah yang terima." Ia juga menyatakan bahwa banyak barang bersubsidi yang tidak sampai kepada masyarakat yang berhak akibat penyimpangan dalam proses distribusi.
Prabowo menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari pengembangan Kopdes Merah Putih sebagai pusat layanan ekonomi desa yang terintegrasi. Setiap Kopdes Merah Putih diharapkan tidak hanya menyediakan layanan simpan pinjam, tetapi juga toko sembako, apotek desa, gudang logistik, hingga fasilitas penyimpanan dingin (cold storage).
Ia menambahkan, "KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi. Di dalam ada kantor koperasi, toko sembako, layanan simpan pinjam, apotek desa, logistik desa, gudang, cold storage, serta berbagai layanan ekonomi lainnya." Selain itu, pemerintah juga akan membentuk koperasi khusus nelayan yang dilengkapi dengan gudang pendingin, pabrik es, dan kapal penangkap ikan yang dikelola oleh koperasi.
Prabowo menjelaskan bahwa kapal tersebut tidak akan diberikan sebagai hibah, tetapi akan dicicil oleh koperasi menggunakan hasil tangkapan ikan. "Mereka bukan terima hadiah. Mereka cicil kembali dari hasil tangkapan ikan mereka. Mereka akan cicil semua uang yang kita pinjamkan," ujarnya. Ia memperkirakan operasional Kopdes Merah Putih dapat meningkatkan perputaran ekonomi di desa hingga Rp223 triliun setiap tahun, dengan pendapatan petani, peternak, dan nelayan diproyeksikan meningkat sekitar Rp202 triliun per tahun.
