Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa belum memberikan persetujuan terkait permintaan tambahan anggaran sebesar Rp 15,8 triliun yang diajukan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN). Permohonan ini ditujukan untuk anggaran tahun 2027.
“Saya belum terima suratnya,” ungkap Purbaya saat berada di Kantor Kemenkeu, Jakarta, pada hari Rabu (9/9). Menurut Purbaya, meskipun Kemenkeu telah menerima surat resmi dari OIKN, itu tidak berarti permintaan tersebut akan langsung disetujui. Dia menekankan bahwa pihaknya perlu melakukan analisis lebih mendalam sebelum mengambil keputusan mengenai perubahan anggaran.
Proses Evaluasi Anggaran
“Saya mau lihat dulu surat seperti apa, alasannya seperti apa,” kata Purbaya menambahkan. Sebelumnya, Sekretaris OIKN Bimo Adi Nursanthyasto telah mengajukan anggaran tambahan dalam rapat dengan Komisi II DPR pada hari Selasa (1/9). Bimo menjelaskan bahwa tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk pembangunan fisik serta sarana dan prasarana pendukung untuk pembangunan IKN pada tahap II dan III.
Kebutuhan Anggaran IKN
Bimo menginformasikan bahwa pagu indikatif OIKN saat ini tercatat sebesar Rp 6,7 triliun, sementara total kebutuhan anggaran untuk pembangunan IKN diperkirakan mencapai Rp 22,5 triliun. Permintaan tambahan ini diharapkan dapat mendukung kelancaran proyek pembangunan IKN yang sedang berlangsung.
Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id. Dapatkan pengalaman membaca yang lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya melalui aplikasi mobile Katadata.
