Kementerian Keuangan telah mengumumkan bahwa hingga 30 September 2026, total belanja bantuan sosial (bansos) telah mencapai Rp 115,8 triliun, yang setara dengan 71,2% dari total anggaran yang ditetapkan dalam APBN. Anggaran ini mencakup berbagai program jaring pengaman sosial yang disalurkan secara menyeluruh untuk menjaga kesejahteraan masyarakat.
Data dari Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa angka tersebut meningkat sebesar 2,7% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, yang tercatat sebesar Rp 112,7 triliun. Peningkatan ini terutama didorong oleh percepatan penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP) dan KIP Kuliah untuk Semester II tahun 2026. "Belanja bantuan sosial Rp 115,8 triliun, 71,2% dari APBN, termasuk untuk seluruh bansos reguler yang berjalan," kata Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN Kita pada Jumat, 9 Oktober.
Alokasi Anggaran untuk Program Perlindungan Sosial
Anggaran tersebut dialokasikan untuk mendukung berbagai program perlindungan sosial (perlinsos). Untuk Program Sembako, alokasi dana mencapai Rp 28,2 triliun yang ditujukan bagi 17,6 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Sementara itu, Program Keluarga Harapan (PKH) mendapatkan alokasi sebesar Rp 21,8 triliun untuk 10 juta KPM.
Pemerintah juga mengalokasikan dana untuk sektor pendidikan dan kesehatan. Program Indonesia Pintar (PIP) tercatat sebesar Rp 11,1 triliun untuk 16 juta siswa, dan KIP Kuliah sebesar Rp 14,4 triliun bagi 878 ribu mahasiswa. Selain itu, anggaran juga dialokasikan melalui Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) sebesar Rp 34,7 triliun untuk 96,7 juta peserta. Sementara itu, dana untuk asistensi, rehabilitasi, dan penanggulangan bencana telah tersalurkan sebesar Rp 5,6 triliun.
Rencana Anggaran untuk Kuartal IV 2026
Pemerintah sebelumnya juga mengumumkan rencana untuk menyiapkan anggaran sekitar Rp 31 triliun guna melaksanakan sejumlah program bantuan pada kuartal IV tahun 2026. Penyaluran stimulus ini diharapkan dapat membantu menjaga daya beli masyarakat melalui berbagai bentuk bantuan sosial, termasuk bansos pangan, bantuan subsidi upah, serta program pembukaan rekening bagi masyarakat.
Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, setelah mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 30 September. Airlangga menjelaskan bahwa salah satu program yang akan dilaksanakan pemerintah adalah pembukaan rekening bagi warga negara yang berusia di atas 17 tahun dan termasuk dalam kelompok desil 1 hingga desil 4.
Pemerintah juga akan memberikan bantuan pangan berupa 10 kilogram (kg) beras kepada setiap KPM selama tiga bulan, dari Oktober hingga Desember, yang ditargetkan untuk 33,24 juta KPM dalam kelompok desil 1 hingga desil 4. "Kebutuhan anggarannya kira-kira Rp 17,5 triliun," ujar Airlangga.
Di samping itu, pemerintah juga mempersiapkan program bantuan subsidi upah (BSU) bagi sekitar 13,3 juta pekerja, di mana setiap pekerja yang menerima BSU akan mendapatkan bantuan sebesar Rp 300 ribu per bulan selama tiga bulan, dengan total bantuan mencapai Rp 900 ribu.
