Rencana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk menggratiskan biaya pendidikan dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Perguruan Tinggi Negeri (PTN) kini sedang diuji dari segi anggaran, pelaksanaan, dan dampak terhadap Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Usulan ini disampaikan Prabowo saat menghadiri Puncak Hari Ulang Tahun ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) di Jakarta International Convention Center (JICC) pada Jumat, 18 September 2026.
Pembiayaan untuk pendidikan gratis ini direncanakan akan berasal dari harta rampasan yang diperoleh dari para terpidana kasus korupsi dan kejahatan lainnya. "Saya akan segera mengadakan ratas atau pokoknya biaya pendidikan negeri harus gratis. Biaya pendidikan negeri SD, SMP, SMA, universitas negeri, harus gratis," ungkapnya.
Setelah menyampaikan rencana tersebut, Prabowo melanjutkan dengan menggelar rapat terbatas untuk membahas implementasi program pendidikan gratis. Pemerintah telah mengalokasikan 20% dari APBN 2027 untuk pendidikan, yang bernilai lebih dari Rp800 triliun. Namun, besaran anggaran khusus untuk program pendidikan gratis belum ditentukan secara pasti.
Estimasi Anggaran untuk Perguruan Tinggi
Rencana pembiayaan pendidikan gratis ini melibatkan Kementerian Keuangan dan Danantara. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto menyatakan bahwa kebutuhan anggaran awal untuk jenjang perguruan tinggi diperkirakan mencapai Rp93,7 triliun. Namun, angka ini masih perlu dianalisis lebih lanjut oleh pemerintah dan belum menjadi angka final untuk pelaksanaan pendidikan gratis di perguruan tinggi.
"Iya itu kan baru hitungan awal, kita tentu baru menganalisis, kita analisis semua kondisi yang ada, kemungkinan-kemungkinannya bagaimana, nantinya kami tentu akan laporkan kepada Bapak Presiden sehingga tahapannya seperti apa," kata Brian saat ditemui menjelang rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 22 September 2026.
Pertimbangan DPR dan Nasib PTS
Ketua DPR RI Puan Maharani menyambut baik rencana Prabowo mengenai pendidikan gratis, tetapi meminta pemerintah untuk melakukan kajian yang komprehensif sebelum program tersebut dilaksanakan. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah ketahanan APBN. Puan menekankan bahwa kekuatan anggaran negara menjadi faktor penting yang akan memengaruhi keberlangsungan program pendidikan gratis.
"SD dan SMP kan, SPP sudah gratis. Jadi, ya ke depannya kita lihat dulu dengan situasi global seperti ini dan bagaimana kekuatan APBN, ya kita akan lihat seperti apa. Tentu saja sebesar-besarnya adalah bagaimana itu bermanfaat buat bangsa dan negara," jelasnya kepada media di Kompleks Parlemen.
Selain itu, DPR juga menyoroti dampak kebijakan ini terhadap perguruan tinggi swasta. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mengingatkan agar skema pendidikan gratis tidak membuat PTS kehilangan mahasiswa. "Namun, yang perlu dipikirkan adalah skemanya seperti apa. Jangan sampai pendidikan tinggi digratiskan untuk PTN, kemudian PTS menjadi terbengkalai," ujarnya.
Dia juga mengusulkan agar jika PTN digratiskan, KIP Kuliah dapat dialihkan untuk mahasiswa di perguruan tinggi swasta (PTS).
Pendidikan Gratis dan Realokasi Anggaran
Anggota Dewan Pendidikan Nasional Ki Darmaningtyas menilai bahwa program kuliah gratis masih dapat direalisasikan, namun hal ini tergantung pada kebijakan pemerintah dalam mengalokasikan anggaran pendidikan. Dia berpendapat bahwa anggaran pendidikan seharusnya tidak digunakan untuk program lain, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Sehingga kalau ditanya realistis atau tidak? Asal mempunyai kemauan, realistis. Dengan cara, satu tadi itu, anggaran pendidikan jangan untuk MBG," katanya saat ditemui di Gedung DPR.
Pemangkasan anggaran MBG dinilai dapat membuka ruang untuk menjalankan rencana pendidikan gratis dari jenjang SD hingga PTN. Darmaningtyas juga mengusulkan agar penerima manfaat MBG difokuskan hanya untuk kaum miskin dan anak-anak yang rumahnya jauh dari sekolah.
Dia berharap komitmen pemerintah terhadap pendidikan gratis tidak hanya sekadar janji, dan perlu diperjelas apakah program tersebut akan diterapkan secara serentak atau bertahap.
Perhatian Terhadap PTS dan Sekolah Swasta
Pembahasan mengenai PTS juga menjadi fokus penting dalam program pendidikan gratis. Darmaningtyas mengatakan bahwa pemerintah perlu menghidupkan kembali guru dan dosen DPK, yaitu tenaga pengajar yang berstatus ASN dan diperbantukan mengajar di pendidikan swasta. "Kalau pemerintah mengembalikan bantuan guru dan dosen negeri di swasta, maka itu akan dapat membantu meringankan beban swasta," jelasnya.
Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa menekankan bahwa pendidikan gratis tidak cukup hanya dengan menambah anggaran, tetapi juga perlu menyiapkan skema pembiayaan untuk sekolah swasta serta memperhitungkan kondisi pendidikan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Dia menegaskan bahwa jika semua pendidikan gratis, harus ada kerja sama dengan swasta agar sekolah swasta tetap dapat beroperasi. Pemerintah juga perlu menghitung bentuk bantuan yang dapat diberikan kepada sekolah swasta, termasuk melalui skema Bantuan Operasional Sekolah (BOS) atau subsidi lainnya.
Dengan anggaran pendidikan yang mencapai lebih dari Rp800 triliun pada 2027, Ledia menilai terdapat ruang untuk mendukung perluasan akses pendidikan, namun memerlukan perencanaan dan realokasi yang tepat.
Secara keseluruhan, wacana pendidikan gratis tidak hanya terkait dengan besaran anggaran yang disiapkan pemerintah, tetapi juga melibatkan skema pembiayaan, keberlangsungan PTS, pemerataan pendidikan di daerah 3T, distribusi guru, dan peningkatan fasilitas pendidikan yang harus dibahas sebelum program tersebut dapat diterapkan.
