Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan usulan kepada Presiden Prabowo untuk memberikan insentif bagi pemerintah daerah (pemda) yang berprestasi. Usulan ini disampaikan dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026 yang berlangsung di JIEXPO Convention Centre, Jakarta, pada Kamis, 22 Oktober.
Airlangga mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada seluruh pemerintah daerah yang telah bekerja keras. Ia berharap agar Presiden Prabowo dapat mempertimbangkan pemberian insentif bagi pemda yang menunjukkan prestasi baik. “Tentu kami berterima kasih kepada seluruh pemerintah daerah dan tentu apabila pemerintah daerah ini berprestasi baik, mudah-mudahan Bapak Presiden bisa mengarahkan bahwa mereka boleh diberikan insentif, Pak Presiden,” ujarnya.
Permintaan dari Menteri Dalam Negeri
Dalam pernyataannya, Airlangga menyebutkan bahwa permintaan tersebut merupakan "titipan" dari Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, yang ingin agar hal ini disampaikan kepada Menteri Keuangan, Suahasil Nazara. “Jadi walaupun tadi saya ada rapat (dengan) menteri keuangan, yang ini saya belum laporkan ke menteri keuangan, Pak Presiden. Jadi mohon arahan Bapak Presiden,” tambahnya.
Program Perluasan Akses Keuangan
Di acara tersebut, Airlangga juga menjelaskan tentang upaya pemerintah dalam memperluas akses keuangan bagi masyarakat melalui TPAKD. Program ini mencakup berbagai inisiatif, seperti mendorong penyaluran kredit usaha rakyat (KUR), pembiayaan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta perluasan layanan keuangan di daerah.
Ia melaporkan bahwa hingga 20 Oktober 2026, total penyaluran kredit melalui berbagai program telah mencapai Rp 257,84 triliun dari anggaran sebesar Rp 300 triliun, dengan jumlah penerima mencapai empat juta debitur. Airlangga juga mencatat bahwa penyaluran kredit telah meluas ke berbagai wilayah di luar Jawa, termasuk Nusa Tenggara Timur dengan total Rp 2,6 triliun, Maluku sebesar Rp 1 triliun, dan Papua sebesar Rp 1,76 triliun.
