Politik

Usulan Penambahan Anggaran oleh Menteri Prabowo

Sebanyak setengah dari kementerian dan lembaga negara mengajukan permohonan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk menambah anggaran pada tahun depan. Mereka berpendapat bahwa pagu indikatif dalam Ranca...

A
Ananta Prana
07 September 2026 44 pembaca
tempo.co Sumber: tempo.co
Rapat kerja Kementerian Keuangan bersama Gubernur Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 2 September 2026. Tempo/Amston Probel
Rapat kerja Kementerian Keuangan bersama Gubernur Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 2 September 2026. Tempo/Amston Probel

Sekitar 50 persen kementerian dan lembaga negara telah meminta persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat untuk menambah alokasi anggaran tahun depan. Para menteri dan pimpinan lembaga tersebut beralasan bahwa pagu indikatif yang tercantum dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 tidak memadai untuk mendukung kegiatan dan program yang direncanakan.

Alasan Permohonan Penambahan Anggaran

Dalam pertemuan yang berlangsung, para menteri menjelaskan bahwa kebutuhan anggaran yang lebih besar sangat penting untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program-program strategis. Mereka menekankan bahwa tanpa adanya penambahan anggaran, akan sulit untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan.

Respons Dewan Perwakilan Rakyat

Dewan Perwakilan Rakyat akan mempertimbangkan permohonan tersebut dengan seksama. Mereka menyadari pentingnya dukungan anggaran yang cukup untuk keberlangsungan program-program pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat. Proses ini diharapkan dapat menghasilkan keputusan yang menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat.

Tidak ada tag untuk artikel ini

Artikel Terkait