PT Widodo Makmur Perkasa Tbk (WMPP) baru saja melaporkan pencapaian luar biasa pada kuartal pertama tahun 2026 dengan peningkatan laba bersih mencapai 281,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya, menjadi Rp130,3 miliar. Dalam pengumuman resminya, perusahaan menyatakan bahwa pencapaian ini merupakan hasil dari strategi efisiensi dan perbaikan rasio beban pokok pendapatan. Namun, analisis mendalam terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian Interim WMPP per 31 Maret 2026 mengungkapkan fakta yang lebih kompleks di balik angka-angka tersebut.
Walaupun laba yang dilaporkan sangat mengesankan, hal ini tidak mencerminkan penjualan yang kuat dari produk-produk utama seperti ayam dan daging. Pendapatan WMPP tercatat sebesar Rp287,7 miliar, tetapi beban pokok pendapatannya mencapai Rp284,5 miliar. Ini menunjukkan bahwa laba kotor perusahaan sangat tipis, hanya sekitar Rp3,16 miliar atau sekitar 1 persen dari pendapatan. Selain itu, beban operasional yang mencakup gaji dan pemasaran mencapai Rp32 miliar, yang menimbulkan pertanyaan mengenai sumber laba bersih Rp130,3 miliar tersebut.
Sumber Laba yang Tidak Berkelanjutan
Jika merujuk pada dokumen keterbukaan informasi perusahaan, laba tersebut sebagian besar berasal dari pos "Pendapatan Diskonto Homologasi," yang merupakan keuntungan dari restrukturisasi utang, dengan nilai mencapai Rp1,42 triliun. Ini merupakan keuntungan non-tunai yang dihasilkan dari kesepakatan damai terkait penundaan kewajiban utang dengan kreditur. Meskipun laba bersih yang tercatat sangat besar, WMPP menghadapi masalah serius terkait likuiditas. Laporan posisi keuangan menunjukkan saldo kas dan bank perusahaan hanya tersisa Rp5,75 miliar pada akhir Maret 2026, angka yang sangat rendah untuk mendukung operasional sehari-hari, terutama dengan total aset mencapai Rp3,75 triliun dan total utang sebesar Rp3,05 triliun.
Lebih lanjut, arus kas bersih dari aktivitas operasi tercatat hanya Rp1,78 miliar. Kinerja kuartal pertama WMPP juga mendapatkan penilaian negatif dari auditor independen, yang memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) alih-alih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pengecualian ini disebabkan oleh kurangnya bukti yang cukup mengenai kecukupan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) piutang usaha, yang mencapai Rp930,8 miliar atau 75,3 persen dari total saldo piutang usaha.
Ketidakpastian dan Upaya Penyelesaian Utang
Tingginya pencadangan ini menimbulkan keraguan mengenai kemungkinan tertagihnya piutang yang dihasilkan dari penjualan di masa lalu, yang dikatakan manajemen terpengaruh oleh wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada tahun 2022. Selain masalah likuiditas dan piutang macet, ketidakpastian mengenai kelangsungan usaha perusahaan juga menjadi perhatian. Auditor memberikan penekanan khusus terkait Ketidakpastian Material yang Terkait dengan Kelangsungan Usaha. Meskipun mencatat laba dari restrukturisasi, akumulasi kerugian WMPP masih mencapai Rp1,43 triliun per 31 Maret 2026.
Situasi ini semakin diperburuk oleh kondisi anak perusahaan seperti PT Cianjur Arta Makmur (CAM) dan PT Garut Makmur Perkasa (GMP), yang gagal memenuhi syarat rasio keuangan utang perbankan. Narasi perbaikan kinerja WMPP saat ini tampaknya lebih berfokus pada penyelamatan utang melalui jalur hukum, bukan pemulihan fundamental bisnis yang sesungguhnya. Dalam menghadapi tantangan ini, manajemen berupaya untuk mendapatkan modal kerja baru melalui aksi korporasi Rights Issue dengan menerbitkan hingga 8,5 miliar saham baru.
Untuk mengatasi krisis modal kerja dan kas yang semakin menipis, manajemen WMPP berencana melakukan divestasi terhadap aset-aset yang dianggap tidak produktif. Langkah ini juga akan menyasar aset di luar bisnis inti anak usahanya, PT Pasir Tengah (PASTE), yang membutuhkan setidaknya Rp75 miliar untuk modal kerja baru agar operasionalnya tetap berjalan. Selain menjual aset, Grup WMPP juga merencanakan aksi korporasi melalui Rights Issue, di mana anak usahanya, PT Widodo Makmur Unggas Tbk (WMUU), akan menerbitkan hingga 6 miliar saham baru.
Menariknya, tujuan dari Rights Issue ini tidak hanya untuk mengumpulkan dana dari masyarakat, tetapi juga untuk mengonversi utang dari pemegang saham dan pemegang Surat Berharga Jangka Menengah (MTN) menjadi saham. Dengan demikian, Rights Issue ini berfungsi ganda sebagai cara untuk mengurangi beban utang tanpa memerlukan pengeluaran tunai.
