Aksi penolakan terhadap rencana safari politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di Jawa Barat memunculkan beragam respons. Pengamat politik dan ekonomi Heru Subagia menilai fenomena tersebut lebih dipengaruhi oleh polemik yang melekat pada sosok Jokowi dibandingkan identitas politiknya saat ini.
Heru mengatakan, Jawa Barat bukan wilayah yang asing bagi Jokowi. Berdasarkan hasil dua kali Pemilihan Presiden (Pilpres), mantan Gubernur DKI Jakarta itu tetap mampu meraih dukungan signifikan dari masyarakat di provinsi dengan jumlah pemilih terbesar di Indonesia. "Saya berpikir bahwa Jokowi dalam dua Pilpres mencapai suara di Jabar kurang lebih 40 persen," ujar Heru kepada Fajar.co.id, Rabu (15/7/2026).
Ia menilai secara umum Jokowi tidak mengalami kekalahan telak di Jawa Barat dan masih memiliki basis pendukung yang cukup kuat. "Secara umum Jokowi tidak kalah telak dan diterima oleh masyarakat di Jabar," ucapnya. Menurut Heru, bahkan Jokowi mampu meraih kemenangan di sejumlah daerah. "Khususnya di beberapa kota dan kabupaten, Jokowi menang telak," tukasnya.
Posisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
Heru juga menyoroti posisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), partai yang kini identik dengan Jokowi. Menurutnya, PSI telah memiliki representasi politik di DPRD Jawa Barat sehingga keberadaan partai tersebut tidak bisa dipandang sebelah mata. "Saat ini Jokowi berbaju PSI. Jika melihat peta PSI selama mengikuti Pileg, ternyata PSI sudah mempunyai satu kursi di DPRD Provinsi Jawa Barat. Partai itu juga masuk 10 besar partai politik," sebutnya.
Menurut Heru, kondisi tersebut menunjukkan PSI telah memiliki basis dukungan meskipun masih terbatas. "Artinya, identitas PSI sudah jelas dan sudah memiliki keterwakilan, walaupun masih kecil," jelasnya. Ia mengingatkan bahwa Jawa Barat merupakan daerah yang sangat strategis dalam kontestasi politik nasional karena memiliki jumlah pemilih tetap terbesar di Indonesia. "Jabar adalah lumbung suara nasional dengan jumlah pemilih tetap terbesar di Indonesia, sekitar 36 juta orang," tuturnya.
Makna Safari Politik Jokowi
Karena itu, Heru menilai agenda safari politik Jokowi di Jawa Barat memiliki arti penting, baik bagi mantan presiden tersebut maupun PSI. "Bagi Jokowi yang sudah diterima masyarakat Jabar dan PSI yang juga sudah memperoleh suara di Jabar, tentu menjadi agenda penting untuk menginjakkan kaki di Tatar Sunda," imbuhnya.
Meski demikian, Heru berpandangan bahwa penolakan yang muncul belakangan lebih dipicu oleh polemik dugaan ijazah Jokowi daripada afiliasi politiknya dengan PSI. "Pokok permasalahan yang dihadapi Jokowi sehingga marak adanya penolakan masyarakat Jabar adalah isu personal terkait ijazahnya, ketimbang identitas politik barunya," tegasnya.
Ia menilai persepsi masyarakat saat ini lebih banyak tertuju pada polemik tersebut. "Masyarakat Jabar melihat polemik ijazahlah yang sebenarnya bermasalah, bukan pada partainya," tekannya. Heru juga mengaitkan dinamika tersebut dengan karakter politik Jawa Barat yang dinilainya memiliki kedekatan kuat dengan organisasi-organisasi Islam.
Menurutnya, keterkaitan nama Rizal Fadillah dalam polemik ijazah Jokowi turut memengaruhi persepsi politik di daerah tersebut. "Dengan adanya korelasi tokoh Islam seperti Rizal Fadillah sebagai pihak yang berkaitan langsung dengan ijazah Jokowi, yang saat ini juga menjadi pihak yang dilaporkan, mau tidak mau koneksitas Jokowi dan tokoh Islam di Jabar menjadi sebuah peristiwa politik," jelasnya.
Lebih lanjut, Heru menyebut demonstrasi penolakan safari politik Jokowi merupakan bagian dari dinamika politik yang berkembang di Jawa Barat. "Targetnya menyentuh agenda safari politik di Jabar yang mengalami gesekan dan penolakan," katanya.
Ia kembali menegaskan bahwa Jokowi memiliki rekam jejak elektoral yang cukup kuat di provinsi tersebut. "Dalam konteks peta persaingan politik di Jabar, saya melihat secara umum Jokowi pada dua kali Pilpres memperoleh sekitar 40 persen dukungan," terangnya. Karena itu, Heru menilai aksi penolakan tersebut menjadi fenomena politik yang menarik untuk dicermati.
"Ketika kemarin terlihat demonstran menolak Jokowi, sesungguhnya ini adalah peristiwa politik yang aneh dan tumpang tindih kepentingannya ketika ditemui DPRD karena Jokowi menjadi bagian dari PSI," timpalnya. Ia juga mempertanyakan apabila agenda safari politik Jokowi dipersoalkan dalam konteks hubungan politik di Jawa Barat.
"Menurut saya, terlalu aneh ketika DPRD melihat persoalan Jokowi dan safari politik ini dipersoalkan dalam konteks hubungan politik di Jabar," tandasnya. Di sisi lain, Heru menilai tantangan terbesar Jokowi ke depan bukan sekadar menghadapi penolakan, melainkan membangun narasi politik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Jawa Barat. "Persoalan yang sangat mendasar adalah ketika Jokowi tidak bisa menghadirkan wacana yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Jabar yang masih bersentuhan erat dengan isu-isu keagamaan," kuncinya.
