Aksi penolakan terhadap rencana safari politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di Jawa Barat memunculkan beragam tanggapan. Di tengah demonstrasi yang digelar sejumlah massa di depan Gedung DPRD Jawa Barat, pengamat politik dan ekonomi Heru Subagia memandang fenomena tersebut lebih dipengaruhi oleh polemik yang melekat pada pribadi Jokowi.
Menurut Heru, Jawa Barat selama ini bukan wilayah yang asing bagi Jokowi. Dalam dua kali Pemilihan Presiden (Pilpres), mantan kepala negara itu tetap mampu meraih dukungan yang cukup besar dari masyarakat. "Saya berpikir bahwa Jokowi dalam dua Pilpres mencapai suara di Jabar kurang lebih 40 persen," ujar Heru kepada fajar.co.id, Rabu (15/7/2026).
Ia mengatakan, secara umum Jokowi tidak mengalami kekalahan telak di provinsi dengan jumlah pemilih terbesar di Indonesia tersebut. "Secara umum Jokowi tidak kalah telak dan diterima oleh masyarakat di Jabar," ucapnya. Bahkan, menurutnya, Jokowi mampu meraih kemenangan di sejumlah kota dan kabupaten.
Posisi PSI dan Dukungan di Jabar
Heru juga menyinggung posisi PSI yang kini menjadi kendaraan politik Jokowi. Ia menyebut partai tersebut telah memiliki representasi di DPRD Jawa Barat. "Saat ini Jokowi berbaju PSI. Jika melihat peta PSI selama mengikuti Pileg, ternyata PSI sudah mempunyai satu kursi di DPRD Provinsi Jawa Barat. Partai itu juga masuk 10 besar partai politik," sebutnya.
Menurutnya, keberadaan kursi tersebut menunjukkan PSI telah memiliki basis dukungan meski belum besar. "Artinya, identitas PSI sudah jelas dan sudah memiliki keterwakilan, walaupun masih kecil," jelasnya. Heru mengingatkan bahwa Jawa Barat merupakan wilayah yang sangat strategis dalam kontestasi politik nasional.
"Jabar adalah lumbung suara nasional dengan jumlah pemilih tetap terbesar di Indonesia, sekitar 36 juta orang," tuturnya. "Ini menjadi lahan yang paling menentukan dalam peta politik nasional, baik dalam Pileg maupun Pilpres," tambahnya.
Polemik Ijazah yang Dominan
Heru menilai penolakan yang muncul belakangan ini lebih berkaitan dengan polemik dugaan ijazah palsu Jokowi dibandingkan afiliasi politiknya dengan PSI. "Pokok permasalahan yang dihadapi Jokowi sehingga marak adanya penolakan masyarakat Jabar adalah isu personal terkait ijazahnya, ketimbang identitas politik barunya," tegasnya.
Ia menyebut persepsi masyarakat lebih banyak tertuju pada polemik ijazah. "Masyarakat Jabar melihat polemik ijazahlah yang sebenarnya bermasalah, bukan pada partainya," tekannya. Heru juga mengaitkan isu tersebut dengan dinamika organisasi Islam di Jawa Barat.
Menurutnya, Jawa Barat memiliki karakteristik politik yang tidak bisa dilepaskan dari pengaruh organisasi Islam. "Perlu diketahui, Jabar merupakan basis organisasi Islam dengan mayoritas penduduk beragama Islam dan tingkat kepatuhan yang cukup tinggi," ujarnya.
Ia kemudian menyinggung nama Rizal Fadillah yang ikut terseret dalam perkara terkait polemik ijazah Jokowi. "Dengan adanya korelasi tokoh Islam seperti Rizal Fadillah sebagai pihak yang berkaitan langsung dengan ijazah Jokowi, yang saat ini juga menjadi pihak yang dilaporkan, mau tidak mau koneksitas Jokowi dan tokoh Islam di Jabar menjadi sebuah peristiwa politik," jelasnya.
Demonstrasi sebagai Dinamika Politik
Heru menilai aksi demonstrasi yang menolak safari politik Jokowi merupakan bagian dari dinamika politik yang berkembang di Jawa Barat. "Targetnya menyentuh agenda safari politik di Jabar yang mengalami gesekan dan penolakan," katanya.
Ia kembali mengingatkan bahwa Jokowi memiliki rekam jejak elektoral yang cukup kuat di provinsi tersebut. "Dalam konteks peta persaingan politik di Jabar, saya melihat secara umum Jokowi pada dua kali Pilpres memperoleh sekitar 40 persen dukungan," terangnya.
Karena itu, Heru menganggap aksi penolakan tersebut menjadi fenomena yang menarik untuk dicermati. "Ketika kemarin terlihat demonstran menolak Jokowi, sesungguhnya ini adalah peristiwa politik yang aneh dan tumpang tindih kepentingannya ketika ditemui DPRD karena Jokowi menjadi bagian dari PSI," timpalnya.
Ia juga mempertanyakan apabila safari politik Jokowi dipersoalkan dalam konteks hubungan politik di Jawa Barat. "Menurut saya, terlalu aneh ketika DPRD melihat persoalan Jokowi dan safari politik ini dipersoalkan dalam konteks hubungan politik di Jabar," tandasnya.
Lebih jauh, Heru mengatakan tantangan terbesar bagi Jokowi bukan sekadar menghadapi penolakan, melainkan bagaimana membangun narasi yang menyentuh kebutuhan masyarakat Jawa Barat. "Persoalan yang sangat mendasar adalah ketika Jokowi tidak bisa menghadirkan wacana yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Jabar yang masih bersentuhan erat dengan isu-isu keagamaan," kuncinya.
