Politik
DPR Mendorong Revisi UU Pilkada Setelah Penangkapan Kepala Daerah Marak
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendorong adanya perubahan dalam Undang-Undang Pilkada menyusul penangkapan sejumlah kepala daerah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus korupsi.
