Jakarta - Agustina Arumsari, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), mengungkapkan bahwa pihaknya sedang melakukan efisiensi anggaran dengan menerapkan strategi refocusing atau penataan ulang sasaran penerima manfaat dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hingga Kamis (18/6/2026), BGN telah mengidentifikasi 76 sekolah di Pulau Jawa yang tidak lagi berhak menerima bantuan dari program tersebut.
Kebijakan ini berimplikasi pada pengalihan alokasi anggaran yang sebelumnya ditujukan untuk 39.352 siswa di sekolah-sekolah tersebut. Keputusan ini diambil setelah dilakukan pendataan yang ketat berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sekolah-sekolah yang dicoret dari daftar penerima bantuan dianggap telah memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi mereka sendiri.
Alokasi Anggaran untuk Sekolah yang Membutuhkan
"Sekolah-sekolah yang kami sebutkan kami anggap berdasarkan kriteria yang kami susun, mereka secara mandiri mampu untuk memenuhi kebutuhan gizi mereka, sehingga tidak membutuhkan intervensi dari pemerintah," jelas Sari dalam konferensi pers pada hari yang sama.
Anggaran yang berhasil dihemat dari sekolah-sekolah yang dinilai mandiri ini akan dialihkan untuk mendanai program MBG bagi anak-anak yang lebih membutuhkan intervensi pemenuhan gizi dari pemerintah. Selain itu, BGN juga melakukan efisiensi besar-besaran pada sektor operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Pemangkasan Insentif SPPG
Sari menjelaskan bahwa saat ini terdapat 27.820 SPPG yang sedang beroperasi. Dengan melakukan pemangkasan insentif selama 18 hari kerja pada puluhan ribu satuan pelayanan tersebut, pemerintah mengklaim telah berhasil menghemat anggaran negara dalam jumlah yang signifikan.
"Kita sudah bisa melakukan efisiensi insentif SPPG sebesar 3 triliun 4 miliar 560 juta rupiah," tutupnya.
