Koordinator aliansi mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Dani Egison, menyatakan bahwa ia telah diundang untuk bertemu dengan Direktur Kemahasiswaan kampus pada minggu depan setelah aksi demonstrasi yang berlangsung pada 24 Juni 2026. "Saya hanya menerima pesan suara dari Direktur Kemahasiswaan yang meminta agar tidak ada pergerakan lebih lanjut, dan menginformasikan akan ada pertemuan untuk menjernihkan situasi," jelas Dani melalui pesan singkat pada Senin (29/6/2026).
Dalam aksi yang direncanakan, aliansi mahasiswa UNY berencana melakukan demonstrasi teatrikal di tangga gedung rektorat serta memasang spanduk dengan berbagai tuntutan, termasuk penolakan terhadap pendirian dapur Menu Makan Bergizi (MBG). Namun, mereka menghadapi perlawanan dari pihak kampus, di mana Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia dan Hukum, Prof. Dr. Siswanto, M.Pd., terlibat dalam debat dengan para demonstran.
Menunggu Jadwal Pertemuan
Dani mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum ada jadwal pasti untuk pertemuan tersebut. "Kami masih menunggu itikad baik dari pihak kampus yang berjanji untuk bertemu guna menyelesaikan masalah dan memberikan tanggapan terkait tuntutan kami. Jika tidak ada perkembangan, kami akan mengadakan aksi kembali," tegas Dani.
Menurut Dani, unjuk rasa ini dilakukan sebagai respons terhadap beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh UNY, termasuk penolakan terhadap rencana pendirian dapur MBG. Hal ini berawal dari pernyataan Rektor UNY, Prof. Dr. Sumaryanto, M.Kes., AIFO, yang menyatakan kesiapan untuk menjalankan dapur MBG jika diberikan amanat. "Kami juga merespons penolakan dari pernyataan Rektor di media," tambahnya.
Tuntutan dan Kebijakan yang Diprotes
Selain itu, mahasiswa juga mengecam kebijakan terkait pintu gerbang masuk UNY yang semakin sedikit dan kewajiban tes kesehatan bagi mahasiswa baru. Dani menjelaskan bahwa sebelumnya terdapat banyak pintu masuk ke area UNY yang tersebar di beberapa fakultas, namun sejak pertengahan April, hanya tiga pintu yang dibuka, yaitu pintu utama rektorat, pintu Fakultas Teknik, dan pintu Fakultas Bahasa dan Seni. "Alasan dari pihak rektorat adalah untuk faktor keamanan. Namun, kebijakan ini justru menimbulkan kemacetan parah di pintu utama rektorat, bahkan menyebabkan beberapa kecelakaan," ungkapnya.
Kebijakan ini juga berdampak pada mobilitas kendaraan yang menjadi tidak efisien karena harus memutar. "Karakter jalanan di UNY sempit, sehingga membahayakan pejalan kaki. Saya juga mendengar keluhan dari warga sekitar kampus yang terganggu, terutama di Jalan Kuningan yang terdampak oleh peningkatan jumlah kendaraan mahasiswa," jelas Dani.
Lebih lanjut, Dani menyoroti bahwa pada tahun 2025, UNY menerapkan kebijakan yang mewajibkan mahasiswa baru untuk menjalani tes kesehatan hanya di kampus. "Sebelumnya, tes kesehatan bisa dilakukan di mana saja sesuai dengan standar yang berlaku. Kebijakan ini memaksa mahasiswa baru yang seharusnya belum berada di Yogyakarta untuk datang lebih awal hanya untuk tes kesehatan, terutama bagi mereka yang berasal dari daerah yang jauh," paparnya.
Aliansi mahasiswa UNY sempat melakukan advokasi dengan pihak kampus dan dijanjikan adanya fleksibilitas, di mana tes kesehatan bisa dijadwalkan ulang di bulan-bulan awal perkuliahan. "Namun, dalam praktiknya, reschedule tersebut tidak berjalan dengan baik, banyak mahasiswa baru yang kecewa karena tidak bisa melakukan penjadwalan ulang. Tahun ini, kebijakan tersebut masih sama, dan beberapa mahasiswa baru 2025 bahkan tidak mengetahui hasil tes kesehatan mereka. Hal ini menimbulkan anggapan bahwa tes kesehatan di UNY hanya formalitas untuk kepentingan privatisasi biaya tes kesehatan," pungkasnya.
Penerapan tata kelola tes kesehatan yang belum transparan dan terstruktur ini memicu aliansi mahasiswa untuk kembali menyoroti masalah tersebut. Mereka berharap agar kebijakan ini dapat dibatalkan, sehingga mahasiswa baru bisa melakukan tes kesehatan di berbagai tempat untuk meningkatkan fleksibilitas dan mengurangi antrean.
