Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengungkapkan keprihatinan mengenai dugaan ketidakadilan yang terjadi dalam Lomba Cerdas Cermat (LCC) 4 Pilar MPR RI tingkat Kalimantan Barat. Kejadian ini melibatkan kelompok peserta yang memberikan jawaban yang benar namun justru mendapatkan penalti dari dewan juri dengan pengurangan poin -5. Sementara itu, pertanyaan yang sama kemudian diajukan kepada kelompok lain yang menjawab dengan jawaban serupa dan mendapatkan poin 10.
Pentingnya Perlindungan Anak dalam Kompetisi
Ketua KPAI, Aris Adi Leksono, menegaskan bahwa situasi ini harus ditangani dengan serius dan hati-hati, serta berfokus pada prinsip perlindungan anak, terutama dalam hal kepentingan terbaik bagi anak. "Dalam perspektif prinsip dasar perlindungan anak, KPAI berpendapat bahwa setiap kegiatan pendidikan dan kompetisi yang melibatkan anak harus menjunjung tinggi prinsip kepentingan terbaik bagi anak," ungkap Aris dalam keterangan tertulisnya.
Aris menambahkan bahwa anak-anak yang berpartisipasi dalam lomba tersebut seharusnya mendapatkan pengalaman belajar yang positif, pengembangan karakter, serta kesempatan untuk beraktualisasi diri. Jika terdapat dugaan kesalahan dalam penilaian atau perlakuan yang dianggap tidak adil, hal ini dapat menyebabkan tekanan psikologis, rasa malu, dan kekecewaan yang mendalam, bahkan dapat menghilangkan kepercayaan diri anak.
Evaluasi Proses Penilaian yang Objektif
Aris juga menjelaskan bahwa semua peserta harus mendapatkan perlakuan yang setara dan tidak diskriminatif. Penyelenggara serta dewan juri memiliki tanggung jawab moral dan pedagogis untuk memastikan bahwa proses penilaian berlangsung dengan objektif, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. "Kompetisi pendidikan tidak boleh menjadi ajang yang mempermalukan atau menjatuhkan mental peserta," tegasnya.
Ia menekankan pentingnya pengelolaan polemik yang terjadi di publik agar tidak menimbulkan perundungan digital atau serangan personal terhadap anak-anak yang terlibat. KPAI mendorong penyelenggara dan dewan juri untuk melakukan evaluasi terbuka dan objektif terhadap seluruh proses perlombaan, termasuk mekanisme penilaian dan validasi jawaban. Jika ada kesalahan, perlu ada klarifikasi dan pemulihan yang adil untuk menjaga kepercayaan publik serta kesehatan psikologis peserta.
Aris juga mengingatkan agar masyarakat dan pengguna media sosial tetap menjaga etika dalam memberikan kritik dan tidak menyerang identitas anak secara berlebihan. "Kegiatan kompetisi pendidikan di masa depan harus memiliki mekanisme pengaduan dan keberatan yang jelas, transparan, dan ramah anak," pungkasnya.
Sebelumnya, kontroversi muncul dalam babak final Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar MPR di Pontianak, Kalimantan Barat, di mana juri menyalahkan jawaban peserta yang sudah benar dan meminta agar keputusan tersebut dihormati. Kompetisi ini diikuti oleh sembilan SMA se-Kalbar, dengan tiga sekolah yang mencapai final, yaitu SMAN 1 Pontianak, SMAN 1 Sambas, dan SMAN 1 Sanggau.
Insiden ini bermula saat sesi pertanyaan kepada peserta, di mana sebuah video yang diunggah di YouTube MPRGOID menunjukkan Regu C dari SMAN 1 Pontianak memberikan jawaban yang tepat atas pertanyaan mengenai pemilihan anggota BPK. Namun, juri langsung memberikan pengurangan lima poin kepada regu tersebut. Ketika pertanyaan yang sama diajukan kepada regu lain, juri menyatakan jawaban itu benar dan memberikan poin penuh.
Regu C kemudian mengajukan keberatan karena jawaban mereka sama dengan yang diberikan oleh Regu B, tetapi justru dikenakan penalti. Sayangnya, juri tidak menerima keberatan tersebut dan tetap mempertahankan keputusan awalnya.
