JAKARTA, iNews.id - Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, mengungkapkan perintah dari Presiden Prabowo Subianto kepada Kementerian Kehutanan untuk membangun sistem pengelolaan sektor kehutanan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi. Pernyataan ini disampaikan oleh Raja Juli saat memberikan klarifikasi mengenai berita operasi tangkap tangan (OTT) yang melibatkan Bupati Kuantan Singingi, Suhardiman Amby, serta isu yang berhubungan dengan dugaan pelepasan kawasan hutan.
Raja Juli menegaskan bahwa Kementerian Kehutanan mendukung sepenuhnya semua upaya pemberantasan korupsi dan siap untuk bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penegakan hukum. "Kami dari Kementerian Kehutanan terutama saya sebagai Menteri Kehutanan mendukung penuh segala upaya pemberantasan korupsi di republik ini. Jadi, kami akan membantu KPK, akan kooperatif, termasuk pertemuan pagi hari ini adalah inisiatif saya pribadi sebagai iktikad baik saya untuk membantu proses penegakan hukum dan pemberantasan korupsi," jelas Raja Juli kepada wartawan pada hari Sabtu, 4 Juli 2026.
Komitmen untuk Reformasi Sektor Kehutanan
Dia menambahkan bahwa komitmen ini sejalan dengan arahan dari Prabowo yang menginginkan adanya reformasi dalam tata kelola sektor kehutanan dengan menerapkan sistem yang akuntabel dan transparan. Hal ini diharapkan dapat mengurangi praktik korupsi yang selama ini mengganggu sektor kehutanan di Indonesia.
Dukungan Terhadap Pemberantasan Korupsi
Raja Juli menegaskan pentingnya kolaborasi antara Kementerian Kehutanan dan KPK untuk menciptakan lingkungan yang bersih dari korupsi. Dengan adanya dukungan penuh dari pemerintah, diharapkan sektor kehutanan dapat dikelola dengan lebih baik dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat dan lingkungan.
