Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkap sekitar 6.000 pegawai di kementeriannya terindikasi melakukan transaksi judi online (judol). Informasi tersebut berdasarkan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Temuan ini digunakan Dody untuk memperketat pengawasan dan merotasi sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian PU.
Menurut Dody, pelanggaran disiplin ini telah berlangsung cukup lama akibat lemahnya penindakan dan kuatnya hubungan pertemanan di internal kementerian. "Ini bukan data saya, data PPATK. Judol itu pidana," ujar Dody di salah satu podcast, dikutip dari keterangan resmi, Rabu (15/7).
Saat ini, Kementerian PU memiliki sekitar 38.600 aparatur sipil negara, yang berarti sekitar 15 persen pegawai kementerian terindikasi berkaitan dengan transaksi judi online. Dody tidak menjelaskan nilai transaksi, periode pemantauan, atau status pemeriksaan terhadap sekitar 6.000 pegawai tersebut. Ia juga belum merinci berapa pegawai yang telah dikenai sanksi disiplin atau diteruskan kepada aparat penegak hukum.
Data PPATK tersebut belum dapat dimaknai bahwa seluruh pegawai telah terbukti melakukan tindak pidana. Informasi transaksi masih membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui pemilik rekening, pola transaksi, serta keterkaitannya dengan situs atau bandar judi online.
Manipulasi Absensi Pegawai
Selain judi online, Dody menyoroti manipulasi absensi elektronik yang melibatkan sekitar 4.000 pegawai. Jumlah ini setara dengan sekitar satu dari sepuluh ASN di lingkungan Kementerian PU. "Bayangkan, 3.000-4.000 orang itu main-main absen. Satu dari sepuluh pegawai saya bohong soal absen," ujar Dody.
Praktik ini terungkap setelah sistem absensi elektronik diperbaiki dan pengawasannya diperketat. Dody mengaku pelanggaran sebelumnya sulit diproses karena adanya hubungan pertemanan antarkelompok atau angkatan pegawai. Hal ini membuat mekanisme pemeriksaan dan penegakan disiplin tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga pegawai yang diduga melakukan pelanggaran dapat saling melindungi.
Walaupun demikian, Dody belum menjelaskan modus yang digunakan untuk memanipulasi absensi. Ia juga tidak menyebut apakah ribuan pegawai tersebut melakukan pelanggaran dalam waktu bersamaan atau hasil pemeriksaan dalam periode tertentu.
