Jakarta, IDN Times - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengajak percepatan integrasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) atau e-government sebagai upaya untuk meningkatkan akurasi dalam penyaluran bantuan sosial (bansos). Melalui penggabungan data kependudukan yang menggunakan teknologi biometrik dengan berbagai kementerian dan lembaga, pemerintah berusaha memastikan bahwa bantuan disalurkan kepada masyarakat yang benar-benar berhak menerimanya.
"Dengan sistem itu bisa membaca tepat, lebih tepat, lebih akurat ya siapa saja yang layak menerima bansos dan siapa yang tidak," ungkap Mendagri saat memberikan arahan kepada Pemerintah Kabupaten Biak Numfor di Gedung Negara BN1, Kabupaten Biak Numfor, Papua, pada Jumat (31/7/2026).
Pembaruan Data untuk Kelompok Masyarakat Tertentu
Mendagri menjelaskan bahwa fokus pembaruan data ditujukan kepada kelompok masyarakat yang berada pada desil 1 hingga desil 4. Ia menekankan bahwa pemanfaatan teknologi serta integrasi data merupakan alat penting untuk meningkatkan ketepatan sasaran program perlindungan sosial dan juga untuk mengurangi kesalahan dalam penyaluran bantuan.
Ia juga menyampaikan bahwa hasil uji coba pemadanan data berbasis biometrik yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) di Kabupaten Banyuwangi menunjukkan adanya kebutuhan besar untuk memperbarui data. Dari hasil validasi, beberapa data penerima bantuan sosial sebelumnya dinilai tidak sesuai dengan kondisi yang aktual, sehingga perlu dilakukan perbaikan.
Prioritas Implementasi E-Government di Papua
Lebih lanjut, Mendagri menegaskan bahwa Kabupaten Biak Numfor menjadi salah satu daerah prioritas dalam memperluas implementasi e-government sebelum peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. "Nah, sebelum tanggal 17 Agustus, Pak Presiden meminta kalau bisa tambah 100 lagi. Khusus di Papua salah satunya adalah Biak," jelasnya.
Mendagri juga mengajak seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), aparat kampung, serta petugas Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) untuk mendukung proses pemutakhiran data yang akan dilakukan oleh tim teknis di lapangan. Kerja sama ini dianggap penting agar bantuan dari pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten dapat diterima oleh masyarakat yang benar-benar memenuhi kriteria.
"Sehingga kita harapkan di Biak nanti penerima bantuan dari pemerintah pusat maupun pemberian bantuan dari pemerintah provinsi ataupun kabupaten itu betul-betul orang yang berhak, yang tepat sasaran," tutupnya.
Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Bupati Biak Numfor Markus Octovianus Mansnembra, Ketua DPRD Biak Numfor Daniel Rumanasen, Wakil Ketua I DPRD Biak Numfor Noak Krey, Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Biak Numfor Zacharias L. Mailoa, Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Ditjen Dukcapil Kemendagri Muhammad Nuh Al Azhar, serta para kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor.
