Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa saat ini tidak ada lagi anggapan "Indonesia Cemas" karena negara sedang menuju "Indonesia Emas". Menurutnya, optimisme tersebut diperkuat setelah Standard & Poor's (S&P) Global Ratings mempertahankan peringkat utang atau sovereign credit rating jangka panjang Indonesia di level BBB dan A-2 untuk jangka pendek dengan outlook stabil.
Purbaya menyampaikan bahwa keputusan S&P tersebut menjadi sentimen positif yang dapat disampaikan kepada masyarakat dan pelaku pasar modal. "Jadi, Indonesia tidak Indonesia cemas, tapi Indonesia menuju ke Indonesia emas," ujarnya dalam Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/7).
Dia juga menjelaskan bahwa capaian tersebut tidak lepas dari dukungan DPR RI, termasuk Komisi XI dan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. "Saya mohon dukungan dari anggota DPR untuk terus mendukung kami menjalankan tugas kami ke depan. Tentunya dengan dukungan Komisi XI dan seluruh anggota DPR RI termasuk Banggar," ujarnya.
Purbaya pun menceritakan bahwa beberapa bulan lalu, dirinya bersama sejumlah perwakilan DPR RI, termasuk Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati, Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun, dan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Mohamad Hekal, berkunjung ke Amerika Serikat untuk bertemu dengan S&P Global Ratings dan para investor. Dalam pertemuan itu, pemerintah dan DPR berupaya meyakinkan para investor dan S&P mengenai kebijakan di Indonesia yang berjalan searah dan didukung kerja sama yang baik antara eksekutif dan legislatif.
Menurutnya, kunjungan ke AS juga dilakukan untuk menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah bertujuan memakmurkan rakyat dan tetap dijalankan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang dibuat Parlemen. "Dengan kerja sama yang tadi itu, ketika kita ke Amerika, mereka menjadi yakin bahwa kita memang bergerak ke arah yang benar," ujar Purbaya.
Purbaya menyatakan bahwa keputusan S&P untuk mempertahankan peringkat utang Indonesia dengan outlook stabil menunjukkan kepercayaan lembaga internasional terhadap kebijakan pemerintah. "Pengumuman S&P ini memberikan indikasi yang jelas bahwa memang lembaga internasional yang benar, jujur, prudent, dan independen melihat kebijakan kita baik," ujarnya.
Ke depan, Purbaya menegaskan bahwa pemerintah akan tetap meminta dukungan kerja sama dari DPR agar dapat menjalankan pengelolaan anggaran secara prudent dan sesuai dengan undang-undang. Dalam laporan S&P terbaru, proyeksi pertumbuhan perekonomian Indonesia diperkirakan akan tumbuh sekitar 5 persen per tahun dalam dua hingga tiga tahun ke depan, dengan proyeksi pertumbuhan riil 5,1 persen pada 2026 dan rata-rata 4,9 persen pada periode 2026-2029.
Selain itu, lembaga pemeringkat tersebut memperkirakan pendapatan per kapita Indonesia mencapai sekitar US$5.200 pada tahun ini, naik tipis dari US$5.100 pada 2025 akibat pelemahan rupiah yang mengurangi dampak pertumbuhan nominal PDB. S&P juga memperkirakan defisit APBN tetap berada di bawah 3 persen terhadap PDB sesuai ketentuan undang-undang, meskipun belanja subsidi energi meningkat.
