IPB University (Institut Pertanian Bogor) mengadakan dialog terbuka dengan mahasiswa dan pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) untuk membahas posisi kampus dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Jumat (8/5/2026) di Gedung Startup Center, Kampus Taman Kencana, Bogor. Dalam kesempatan tersebut, Rektor IPB University, Dr. Alim Setiawan Slamet, memberikan apresiasi kepada mahasiswa yang aktif menyampaikan kritik dan masukan terkait isu-isu nasional, termasuk keterlibatan IPB dalam program MBG.
Rektor menegaskan bahwa sejak awal, IPB University telah memutuskan untuk tidak terlibat langsung dalam operasional dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) karena mempertimbangkan berbagai risiko teknis dan keamanan pangan. “Peran yang diambil IPB University lebih strategis, yakni sebagai penggagas Center of Excellence (CoE) untuk Pemenuhan Gizi Nasional bersama Badan Gizi Nasional, Bappenas, Unicef, dan berbagai mitra lainnya,” ujarnya.
Peran Strategis IPB dalam Pemenuhan Gizi
Melalui CoE tersebut, IPB berperan dalam menyusun kajian akademik, pelatihan, pengembangan standar mutu, serta penguatan sistem pengawasan berbasis data. IPB juga mendorong pembentukan CoE regional di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Jawa Timur.
Kepala Lembaga Riset Internasional Pangan, Gizi, Kesehatan, dan Halal, Prof. Erika B Laconi, menekankan bahwa IPB University tidak menjalankan operasional SPPG di dalam kampus. “IPB University bukan tempat operasional SPPG. Tugas kami adalah memastikan ekosistem keilmuan, riset, dan pengendalian mutu berjalan dengan baik,” kata Prof. Erika. Ia juga menekankan pentingnya peran perguruan tinggi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan penguatan sistem.
Kerja Sama dengan Pelaku Usaha Lokal
IPB University menjelaskan bahwa pembangunan dan pengelolaan SPPG tidak dilakukan oleh kampus secara langsung, melainkan oleh PT Bogor Life Science and Technology (BLST), holding company milik IPB, melalui yayasan yang dibentuk khusus. Yayasan tersebut memiliki badan hukum dan dikelola secara profesional, terpisah dari anggaran pendidikan dan operasional akademik IPB, sehingga struktur tata kelola dan mandat akademik kampus tetap terjaga.
Direktur PT BLST, Dr. Luhur Budijarso, menjelaskan bahwa pengembangan SPPG oleh BLST dilakukan melalui kajian risiko yang mendalam selama lebih dari satu tahun. Ia menegaskan bahwa fokus utama BLST bukan hanya keuntungan operasional, tetapi juga membangun ekosistem agribisnis dan rantai pasok pangan yang berkelanjutan. “Bisnis model SPPG ini bukan untuk mengambil keuntungan semata dari operasional dapur, tetapi bagaimana mengembangkan value chain hingga ke petani, peternak, dan pengolahan pangan,” jelas Luhur.
BLST telah menyiapkan kerja sama dengan petani, peternak, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal di lokasi SPPG yang ditargetkan, yaitu Kecamatan Ciampea dan Kecamatan Sukajaya, untuk memastikan ketersediaan dan keamanan pangan bagi penerima manfaat program. Luhur juga menegaskan bahwa aspek kualitas pangan menjadi prioritas utama dalam pengelolaan SPPG.
Sementara itu, Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa-Keluarga Mahasiswa (BEM KM) IPB University, Muhammad Abdan Rofi, menekankan pentingnya keterlibatan mahasiswa dalam mendukung kebijakan yang telah disepakati. “Kita merupakan bagian dari civitas akademika, sehingga diharapkan dapat menjadi pengawal, pengawas, sekaligus turut berkontribusi dalam mendukung Center of Excellence ini,” ujar Rofi.
Rofi juga menyampaikan bahwa BEM KM IPB University telah mengirimkan surat terbuka kepada Ketua BGN, Dadan Hindayana, untuk menolak pemaksaan program MBG dan menolak keterlibatan kampus dalam pengelolaan dapur MBG. Ia menambahkan bahwa BEM KM sedang mempersiapkan penyampaian aspirasi kepada pihak rektorat.
