Dinas Keamanan Federal Rusia (FSB) mengumumkan bahwa mereka telah mendakwa Pavel Durov, pendiri aplikasi pesan Telegram, dengan tuduhan terlibat dalam aktivitas terorisme pada Rabu (29/7/2026). Selain itu, Durov juga telah dimasukkan ke dalam daftar buronan internasional. Tindakan hukum ini diambil setelah Telegram dinilai tidak mampu menghapus berbagai konten berbahaya yang beredar di platformnya.
Otoritas Rusia menuduh bahwa fasilitas yang disediakan oleh Telegram telah digunakan oleh intelijen asing untuk merusak keamanan nasional. FSB menjerat Durov dengan Pasal 205.1 Ayat 1.1 KUHP Rusia, yang berkaitan dengan keterlibatan dalam membantu aktivitas terorisme. Mereka menuduh manajemen Telegram membiarkan saluran, grup percakapan, dan bot yang digunakan oleh dinas intelijen Ukraina serta organisasi ekstremis.
Tuduhan dan Dampak Aktivitas Ilegal
Menurut pernyataan FSB, platform Telegram telah digunakan untuk merencanakan berbagai aksi sabotase, pembunuhan massal, dan kejahatan siber di wilayah Rusia. Aktivitas ilegal tersebut diklaim telah menyebabkan banyak korban jiwa, termasuk wanita dan anak-anak, serta mengakibatkan kerugian material yang mencapai miliaran dolar AS. FSB juga mengungkapkan bahwa intelijen Ukraina menggunakan bot obrolan kencan di Telegram untuk merekrut warga Rusia. Sejak Juli 2025, sebanyak 46 pengguna bot yang berusia antara 12 hingga 22 tahun telah ditangkap di berbagai daerah di Rusia dengan tuduhan menyerang aparat dan membakar fasilitas.
Durov berisiko menghadapi hukuman penjara hingga 15 tahun atau bahkan seumur hidup. FSB dalam pernyataannya menyebutkan, "Pimpinan administrasi Telegram, Pavel Durov, telah didakwa sebagai bagian dari penyelidikan pidana terkait bantuan aktivitas terorisme."
Tanggapan Durov dan Pembatasan Operasional Telegram
Hingga saat ini, baik Telegram maupun Pavel Durov belum memberikan tanggapan resmi mengenai status hukum tersebut. Meskipun demikian, akun resmi Telegram di platform X mengunggah foto Durov yang menunjukkan jari tengahnya setelah berita dakwaan tersebut menyebar. Sebelumnya, Durov juga pernah mengungkapkan pendapatnya mengenai penyelidikan pidana yang dilakukan oleh FSB terhadap dirinya, di mana ia menuduh pemerintah Rusia berusaha menciptakan alasan untuk memblokir Telegram secara total. "Langkah otoritas Rusia merupakan upaya untuk menekan hak atas privasi dan kebebasan berbicara," ungkap Durov.
Pemerintah Rusia telah membatasi operasional Telegram sejak Agustus 2025 melalui lembaga pengawas komunikasi Roskomnadzor. Akibat pembatasan yang mencakup pengurangan kecepatan dan pemblokiran fitur panggilan video serta suara, sekitar 90 juta pengguna Telegram di Rusia kini terpaksa menggunakan layanan jaringan privat virtual (VPN).
Pavel Durov mendirikan Telegram bersama saudaranya, Nikolai, pada tahun 2013, sebelum akhirnya melepaskan kepemilikannya di VKontakte pada tahun 2014. Durov memutuskan untuk meninggalkan Rusia setelah menolak permintaan pemerintah untuk menyerahkan data pribadi pengguna. Saat ini, Durov tinggal di Dubai dan memiliki kewarganegaraan Prancis serta Uni Emirat Arab (UEA). Ia dikenal sebagai seorang yang memegang prinsip libertarian yang mengutamakan privasi pengguna aplikasi yang dikembangkannya.
Selain masalah hukum di Rusia, Durov juga menghadapi tantangan serupa di Prancis. Pemerintah Prancis pernah menangkap dan memeriksa Durov pada Agustus 2024 terkait dugaan kurangnya moderasi konten serta ketidakpatuhan Telegram terhadap aparat penegak hukum. Meskipun ia sempat ditahan dan didakwa, Durov akhirnya dibebaskan pada tahun berikutnya, meski proses penyelidikan masih berlangsung. Kasus di Prancis dan status buronan di Rusia menambah panjang daftar konflik Durov dengan berbagai pemerintah di dunia.
