JAKARTA, iNews.id - Pengangkatan sejumlah tokoh dari kalangan non-korporasi sebagai komisaris badan usaha milik negara (BUMN) telah menarik perhatian publik. Banyak pihak menilai langkah ini mengandung unsur balas jasa politik. Di antara tokoh yang diangkat adalah Mufli Ananda, asisten dari Raffi Ahmad, yang kini menjabat sebagai Komisaris PT Krakatau Posco, serta Ginka Febriyanti Ginting, relawan pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, yang menjadi Komisaris PT Pertamina Retail (Pertare).
Pentingnya Peran Komisaris
Menanggapi kontroversi ini, Muhammad Qodari, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, menegaskan bahwa komisaris memiliki peran yang krusial dalam mengawasi operasional perusahaan serta memastikan agenda pemerintah sebagai pemegang saham negara dapat dijalankan dengan baik. "Dari pengalaman saya sendiri, karena saya pernah berada di, merasakan jadi Komisaris Pertamina Hulu Energi, sebetulnya memang keberadaan komisaris itu penting dan perlu, untuk bisa memberikan arahan sekaligus mengawal agenda-agenda pemerintah," ungkap Qodari saat ditemui di Jakarta Selatan, pada Sabtu (4/7/2026).
Keberagaman Latar Belakang Komisaris
Qodari juga menambahkan bahwa komisaris yang berasal dari berbagai latar belakang dapat memberikan perspektif baru dalam proses pengambilan keputusan di perusahaan. Dengan demikian, keberadaan mereka diharapkan dapat membawa dampak positif bagi perkembangan BUMN.
