Menanggapi fenomena El Nino yang diperkirakan akan muncul pada musim kemarau di pertengahan tahun ini, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, mengusulkan agar pemerintah memberikan tugas kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mengumpulkan data mengenai ancaman serta potensi dampak yang dapat ditimbulkan oleh fenomena tersebut.
Alex menyatakan bahwa data yang akurat akan sangat membantu dalam menyusun rencana antisipasi yang lebih komprehensif. "Juga akan memudahkan DPR melakukan pengawasan dan evaluasi,” ujarnya dalam sebuah pernyataan yang disampaikan pada Kamis (30/7/2026).
Instruksi Presiden dan Prediksi BMKG
Usulan tersebut merupakan tindak lanjut dari instruksi yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas yang berlangsung pada Selasa (28/7/2026). Dalam rapat tersebut, dibahas langkah-langkah yang perlu diambil untuk menghadapi musim kemarau yang bersamaan dengan fenomena El Nino. Alex mengingatkan bahwa Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi puncak musim kemarau di Indonesia akan terjadi antara bulan Juli hingga September 2026. Puncak kemarau di bulan Juli diperkirakan mencakup 83 zona musim (ZOM) atau sekitar 12,26 persen dari total luas daratan Indonesia.
Selanjutnya, pada bulan Agustus, puncak kemarau diprediksi terjadi di 369 ZOM (48,84 persen dari luas daratan), dan di bulan September di 169 ZOM (25,41 persen dari luas daratan). Alex menekankan bahwa potensi masalah yang akan dihadapi setiap daerah akan berbeda-beda, tergantung pada karakteristik masing-masing wilayah.
Pentingnya Data untuk Antisipasi
Ia menilai kemampuan BNPB dalam mengorganisir pengumpulan data akan sangat berpengaruh terhadap keakuratan langkah antisipasi yang diambil, sehingga dapat lebih terukur dan tepat sasaran. Alex memberikan contoh beberapa provinsi seperti Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan, yang sering mengalami kebakaran hutan dan lahan (karhutla) setiap tahunnya.
"Nyaris setiap tahun karhutla jadi peristiwa berulang di tujuh provinsi itu. Kementerian Kehutanan sebagai leading sector, tak boleh membiarkan kejadian ini seperti merayakan ulang tahun," tegasnya. Alex juga menekankan bahwa Kementerian Kehutanan harus mampu merancang langkah-langkah antisipatif agar tragedi yang terjadi tahun lalu, yang menyebabkan hilangnya nyawa personel Manggala Agni serta anggota TNI dan Polri saat memadamkan karhutla, tidak terulang kembali.
"Ini jangan berulang lagi," tambahnya. Ia juga mengungkapkan bahwa perlengkapan perlindungan diri bagi petugas yang ditugaskan untuk memadamkan karhutla masih sangat minim. Selain itu, lokasi kebakaran yang berada di tengah hutan juga menjadi tantangan yang tidak mudah.
“Sepantasnya, kita merancang rencana lebih komprehensif sehingga bisa menutup celah munculnya korban jiwa,” pungkasnya.
