Ahli Perencana dan Ketua Satuan Pengawasan Internal (SPI) LLDIKTI Wilayah X, Albert Oktavian, mengungkapkan bahwa banyak perguruan tinggi di wilayah tersebut tidak memiliki mahasiswa penyandang disabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa aksesibilitas di perguruan tinggi masih belum memadai bagi mereka.
Albert menyatakan, "Mayoritas perguruan tinggi, khususnya di Wilayah X (Sumatera Barat dan Jambi), menyampaikan bahwa mereka tidak memiliki mahasiswa penyandang disabilitas," dalam keterangan tertulisnya pada Rabu (13/5/2026). Ia menambahkan bahwa kondisi ini perlu ditanggapi dengan serius, karena bisa jadi mencerminkan bahwa sistem pendidikan tinggi belum sepenuhnya aksesibel.
Fasilitas dan Layanan yang Terbatas
Lebih lanjut, Albert menjelaskan bahwa saat ini masih sedikit perguruan tinggi yang memiliki Unit Layanan Disabilitas (ULD). Fasilitas yang dapat diakses juga masih terbatas, dan layanan pembelajaran yang adaptif belum sepenuhnya tersedia. "Karena itu, kesenjangan utama yang kita hadapi hari ini bukan hanya pada kebijakan, tetapi pada implementasi, bukan hanya pada kemauan, tetapi pada kesiapan sistem," ujarnya.
Salah satu perguruan tinggi di wilayah X, Universitas Andalas (Unand) di Padang, juga menekankan pentingnya inklusi bagi penyandang disabilitas. Sekretaris Unand, Aidinil Zetra, menegaskan bahwa inklusi disabilitas merupakan bagian dari keadilan yang harus diwujudkan di perguruan tinggi. Ia menyatakan bahwa inklusi bukanlah bentuk belas kasihan, melainkan keadilan bagi seluruh masyarakat.
Upaya Mendorong Pendidikan Inklusif
Universitas Andalas, melalui Unit Layanan Disabilitas, berkomitmen untuk mendukung seluruh warga kampus dalam menikmati pendidikan tinggi secara setara dan adil. Aidinil menambahkan bahwa Unand bekerja sama dengan Pijar Foundation untuk mendorong pendidikan tinggi yang lebih inklusif, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan mahasiswa penyandang disabilitas. Kerja sama ini diharapkan dapat memperkuat pertukaran pengetahuan dan melibatkan mahasiswa serta pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan yang lebih berpihak pada keberagaman kebutuhan.
Kepala Kebijakan Publik Pijar Foundation, Anthony Marwan Dermawan, mengungkapkan bahwa inklusi disabilitas dalam pendidikan tinggi tidak hanya berkaitan dengan penyediaan fasilitas fisik. "Kampus inklusif bukan tentang hanya akses fisik, tapi tentang bagaimana mahasiswa penyandang disabilitas dapat belajar, berpartisipasi, dan menjadi bagian utuh dari kehidupan akademik di pendidikan tinggi," jelasnya.
