Kementerian Agama (Kemenag) mengajukan anggaran sebesar Rp 9,6 triliun dari Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2027 untuk meningkatkan kesejahteraan guru yang mengajar pendidikan agama dan keagamaan. Usulan ini disampaikan oleh Menteri Agama, Nasaruddin Umar, dalam Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR RI yang membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-KL) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP-KL) untuk tahun 2027.
Nasaruddin menjelaskan bahwa fokus alokasi anggaran ini terbagi menjadi dua klaster utama, yaitu pendidikan dan penurunan kemiskinan melalui Program Kesejahteraan Rakyat (Pro-Kesra) Bantuan Sosial Terintegrasi. "Dalam penyusunan Pagu Indikatif TA 2027 pada aplikasi KRISNA-RENJA K/L, Kementerian Agama telah mengalokasikan dukungan PKPN sebesar Rp19,08 triliun," ungkapnya.
Prioritas Anggaran untuk Kesejahteraan Guru
Nasaruddin menambahkan bahwa dari total anggaran prioritas nasional tersebut, porsi terbesar sebesar Rp 9,6 triliun akan digunakan untuk program Peningkatan Kesejahteraan Guru. Ini termasuk insentif dan tunjangan profesi bagi guru serta dosen non-Aparatur Sipil Negara (ASN), serta tunjangan khusus untuk guru di daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T).
Selain itu, Kemenag juga telah mengalokasikan Rp 3,71 triliun untuk penyaluran bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. Sebelumnya, Kemenag telah melakukan berbagai langkah strategis untuk meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan guru, seperti percepatan Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG), serta peningkatan bantuan insentif.
Target Sertifikasi Guru dan Bantuan Insentif
Nasaruddin juga mengungkapkan bahwa mereka menargetkan penuntasan sertifikasi bagi 467.353 guru yang telah berpendidikan S1 dalam waktu dua tahun. "Anggaran sebesar Rp11,59 triliun telah kita proyeksikan untuk memastikan setiap guru yang kompeten segera memiliki sertifikat pendidik dan berhak atas TPG," jelasnya.
Ia mencatat bahwa keikutsertaan dalam PPG untuk jabatan 2025 meningkat tajam hingga mencapai 700 persen. "Jika tahun 2024 ada 29.933 guru yang ikut PPG dalam Jabatan, tahun 2025 mencapai 206.411 guru," tambahnya. Untuk guru yang belum sertifikasi dan belum inpassing, diusulkan untuk mendapatkan bantuan insentif dengan standar Upah Minimum Kab/Kota (UMK), dengan proyeksi anggaran sebesar Rp12,76 triliun untuk menjangkau 467.809 guru.
Tercatat, terdapat 1.157.050 guru binaan Kemenag, di mana 360.632 guru (31,2 persen) berstatus ASN (PNS dan PPPK), sedangkan 796.418 orang (68,8 persen) merupakan Guru Non-ASN. Sebagian besar dari mereka mengajar di madrasah, dengan jumlah mencapai 655.622 orang.
