Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, menjelaskan bahwa dari total anggaran sebesar Rp 240 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) 2027, hanya sekitar 3% atau sekitar Rp 6 triliun yang dialokasikan untuk operasional. Sebagian besar anggaran, yaitu 97%, akan digunakan untuk program makan bergizi itu sendiri.
“Ini kami sudah ada kenapa anggaran MBG 2027 (Rp 240 triliun), bagaimana rencananya dan lain-lain, kami brainstorming dengan Pak Menkeu,” ungkap Sudaryono usai pertemuan dengan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada hari Jumat (28/8).
Diskusi Anggaran dan Rencana Pelaksanaan
Pembahasan mengenai anggaran MBG 2027 menjadi salah satu agenda penting dalam pertemuan tersebut. Sudaryono menyatakan bahwa BGN dan Kementerian Keuangan berupaya menyamakan persepsi terkait rencana pelaksanaan program yang akan dimulai pada tahun 2027. Selain itu, pertemuan ini juga membahas pelaksanaan MBG pada tahun 2026, termasuk perbaikan dalam tata kelola dan pelaporan keuangan program.
BGN berencana untuk mengintegrasikan sistem Eksis yang ada di Kementerian Keuangan dengan Sistem Informasi Pemenuhan Gizi Nasional (SIPGN) milik BGN. Integrasi ini bertujuan agar pelaporan keuangan di tingkat dapur MBG tidak lagi dilakukan secara manual, yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan anggaran.
Peningkatan Kapasitas dan Penataan SPPG
BGN juga akan memberikan pelatihan kepada kepala Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) dan akuntan di dapur MBG agar mereka mampu melakukan pelaporan melalui sistem yang telah disiapkan serta memenuhi ketentuan pengawasan keuangan yang berlaku. Saat ini, BGN tengah melakukan penataan terhadap SPPG yang menjalankan program MBG. Dari total 27.485 SPPG, sebanyak 27.022 telah ditetapkan untuk melayani sekolah-sekolah yang menerima MBG.
Sementara itu, terdapat 463 SPPG yang masih dalam status suspend karena profil yang belum lengkap dan berbagai masalah lainnya. Dari jumlah tersebut, BGN menemukan tujuh dapur yang sudah tidak beroperasi lama atau bahkan tidak ada, sehingga mereka di-suspend secara permanen. BGN juga merencanakan untuk memperluas pelaksanaan MBG ke daerah-daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), dengan target pembukaan dapur di wilayah tersebut mulai dilakukan secara bertahap pada September 2026. Sudaryono menegaskan bahwa pihaknya tidak akan meminta anggaran tambahan untuk pembangunan dapur di wilayah tersebut.
Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id. Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.
