Badan Gizi Nasional (BGN) telah melakukan penyesuaian anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) 2026, mengurangi alokasi dari Rp 268 triliun menjadi Rp 229 triliun. Penyesuaian ini dilakukan setelah BGN melakukan evaluasi terhadap kebutuhan pelaksanaan program tersebut.
Kepala BGN, Sudaryono, menjelaskan bahwa pengurangan anggaran tersebut merupakan hasil dari penyisiran yang dilakukan. "Jadi dari Rp 268 triliun menjadi Rp 229 triliun, ada efisiensi di situ," ungkap Sudaryono setelah pertemuan dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Jumat (28/8).
Realisasi Anggaran dan Rencana untuk 2027
Sudaryono juga menyampaikan bahwa dari total anggaran yang telah disesuaikan menjadi Rp 229 triliun, sekitar Rp 177 triliun telah disalurkan hingga Kamis (27/8). Dengan demikian, realisasi anggaran MBG saat ini mencapai sekitar 77% dari pagu setelah efisiensi, namun jika dibandingkan dengan pagu awal, realisasi tersebut setara dengan 56%.
"Per kemarin (28 Agustus 2026) kalau enggak salah, 56%. Rp 177 triliun sudah kita salurkan," jelasnya. Selain membahas pelaksanaan MBG tahun ini, Sudaryono dan Purbaya juga mendiskusikan rencana anggaran untuk program tersebut pada tahun 2027, yang direncanakan sekitar Rp 240 triliun, termasuk operasional BGN.
Pemantauan dan Penataan Dapur MBG
Sudaryono menjelaskan bahwa sekitar 97% dari anggaran Rp 240 triliun tersebut akan digunakan untuk program makan, sementara 3% sisanya untuk kebutuhan operasional BGN, termasuk pengawasan dan gaji kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Saat ini, BGN juga tengah melakukan penataan terhadap dapur MBG, di mana dari 27.485 SPPG, sebanyak 27.022 telah ditetapkan.
Namun, 463 SPPG masih dalam status suspend karena profil yang belum lengkap dan masalah lainnya. BGN menemukan tujuh dapur yang sudah tidak beroperasi, sehingga dapur-dapur tersebut akan ditutup secara permanen untuk memastikan akuntabilitas dalam penyaluran dan pertanggungjawaban anggaran MBG.
Sudaryono menambahkan, BGN akan memperkuat sistem pelaporan keuangan dengan menghubungkan sistem Axis di Kementerian Keuangan dengan Sistem Informasi Pemenuhan Gizi Nasional (SIPGN) milik BGN. Kepala SPPG dan akuntan di dapur MBG akan mendapatkan pelatihan untuk melakukan pelaporan keuangan secara digital.
Selanjutnya, BGN berencana untuk mengaktifkan dapur MBG di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) secara bertahap mulai September 2026. Dari sekitar 13.000 dapur yang dalam antrean, BGN akan melakukan penyisiran untuk menentukan dapur yang siap beroperasi sesuai kebutuhan wilayah.
Sudaryono menegaskan bahwa perluasan ini akan dilakukan dengan memanfaatkan anggaran yang telah tersedia pada 2026 tanpa memerlukan tambahan anggaran. "Insyaallah tidak perlu adanya penambahan anggaran. Anggaran yang sekarang di 2026 ini insya Allah bisa kami maksimalkan tanpa ada penambahan anggaran," tutupnya.
