Pada hari Jumat, 31 Juli 2026, Pengadilan Tinggi Inggris memutuskan untuk menolak gugatan yang diajukan oleh sekelompok warga yang menentang izin pembangunan Kedutaan Besar baru China di London. Hakim menegaskan bahwa keputusan pemerintah terkait izin tersebut telah mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.
Lokasi Pembangunan Kedutaan
Kedutaan tersebut direncanakan akan dibangun di Royal Mint Court, sebuah kawasan bersejarah yang terletak tidak jauh dari Tower of London. Meskipun permohonan mereka ditolak, kelompok warga yang menentang proyek ini menyatakan bahwa mereka akan melanjutkan upaya hukum mereka.
Pihak pengadilan menyatakan bahwa Kementerian Perumahan Inggris dan Pemerintah Daerah Tower Hamlets telah mengikuti prosedur yang benar saat menerbitkan izin pada bulan Januari lalu. Oleh karena itu, permohonan untuk peninjauan kembali yang diajukan oleh warga tidak dapat diterima.
Alasan Penolakan Gugatan
Hakim menilai bahwa penggugat tidak berhasil memberikan bukti yang cukup untuk mendukung klaim bahwa proyek tersebut melanggar hak asasi manusia dan merugikan mereka secara langsung. "Kelompok warga tidak menyerahkan bukti yang meyakinkan mengenai potensi pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak langsung pada mereka," tulis ringkasan putusan Pengadilan Tinggi.
Pemerintah Inggris juga menegaskan bahwa aspek keamanan telah menjadi pertimbangan penting dalam keputusan ini. Menteri Keamanan Dan Jarvis menyatakan bahwa risiko keamanan telah diantisipasi melalui berbagai langkah pencegahan yang telah diterapkan.
China telah membeli lahan seluas 20 ribu meter persegi di Royal Mint Court pada tahun 2018. Di lokasi tersebut, mereka berencana untuk membangun kompleks diplomatik yang luasnya lebih dari 50 ribu meter persegi, yang berpotensi menjadikannya salah satu kedutaan terbesar di Eropa Barat.
Warga sekitar mengungkapkan kekhawatiran mengenai risiko keamanan yang mungkin timbul, termasuk kemungkinan aksi spionase dan gangguan pada jaringan komunikasi. Penolakan ini juga mendapatkan dukungan dari sejumlah politisi oposisi serta organisasi yang memperjuangkan hak asasi manusia. "Pemerintah mengabaikan kekhawatiran kami terkait dampak gedung kedutaan yang luas ini terhadap ancaman teror dan spionase," ujar perwakilan Asosiasi Penghuni Royal Mint Court.
Asosiasi penghuni, bersama dengan pelaku usaha setempat, bersiap untuk mengajukan banding ke Mahkamah Agung Inggris. Mereka juga sedang menggalang dana untuk mendukung proses hukum yang akan datang. Meskipun Pengadilan Tinggi telah memberikan putusan, kelompok penentang menegaskan bahwa perjuangan hukum mereka belum berakhir. "Pemerintah China menganggap putusan ini sudah final, padahal proses banding masih berjalan," kata Ketua Asosiasi Penghuni Luke Pollard.
