Wakil Menteri Keuangan, Juda Agung, mengungkapkan bahwa kebutuhan investasi Indonesia pada tahun 2027 diprediksi mencapai Rp 8.705 triliun. Namun, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya dapat menyediakan dana sekitar Rp 459 triliun untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
Juda menjelaskan bahwa kebutuhan investasi ini mencakup berbagai sektor, termasuk infrastruktur, energi, pendidikan, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta hilirisasi. Ia menegaskan, "APBN saja itu tidak pernah cukup untuk membiayai seluruh kebutuhan pembangunan kita. Kebutuhan infrastruktur, kebutuhan energi, pendidikan, kualitas SDM hingga hilirisasi membutuhkan skala pembiayaan yang jauh melampaui kemampuan dari fiskal kita," dalam acara Pembukaan Perdagangan HUT ke-49 Pasar Modal Indonesia di Main Hall Bursa Efek Indonesia, Jakarta, pada Senin (10/8).
Kontribusi BUMN dan Sumber Pembiayaan Swasta
Dari total kebutuhan investasi yang mencapai Rp 8.705 triliun, Juda menyebutkan bahwa APBN hanya mampu menjangkau sekitar Rp 459 triliun. Di sisi lain, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), termasuk Danantara, diperkirakan akan memberikan kontribusi sekitar Rp 330 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar kebutuhan investasi harus dipenuhi melalui sumber pembiayaan swasta.
"Sisanya sebagian besar harus berasal dari sumber pembiayaan swasta yaitu Rp 7.973 triliun atau sekitar 91% berasal dari pembiayaan swasta, apakah itu bank, pembiayaan lain dan termasuk di sini adalah pasar modal," tambah Juda. Ia menekankan pentingnya peran sektor keuangan dan pasar modal dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional.
Pentingnya Pengembangan Pasar Modal
Menurut Juda, pasar modal dapat berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan kebutuhan pembiayaan korporasi dengan dana masyarakat. Ia juga menilai bahwa pasar modal merupakan sumber pembiayaan yang efisien dan transparan. Juda mengungkapkan perlunya mendorong pasar modal Indonesia agar semakin berkembang, sehingga dapat berperan lebih optimal dalam menyediakan pembiayaan untuk investasi dan mendukung target pertumbuhan ekonomi.
Sepanjang semester I 2026, pasar modal Indonesia telah mengumpulkan dana lebih dari Rp 125 triliun, dan jumlah investor di pasar modal telah mencapai 28 juta. Namun, Juda menilai bahwa perkembangan ini belum cukup. Ia menyatakan bahwa pemerintah perlu memperluas basis investor, meningkatkan keragaman instrumen investasi, meningkatkan likuiditas, serta memperkuat tata kelola pasar modal.
"Kita perlu terus memperluas basis investor, menambah keragaman instrumennya, meningkatkan likuiditas serta memperkuat tata kelola pasar modal Indonesia," ujar Juda. Selain itu, ia menyambut baik reformasi yang sedang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), yang mencakup penguatan likuiditas, transparansi, tata kelola, dan pendalaman pasar.
Juda berharap langkah-langkah ini dapat menjadikan pasar modal Indonesia sebagai sumber pembiayaan alternatif di tengah keterbatasan kapasitas fiskal. "Pasar modal hadir sebagai katalis pertumbuhan ekonomi nasional," tutupnya.
