Nasional

Kemendagri Terima Penghargaan dari PBB atas Inovasi Keuangan Desa

Kementerian Dalam Negeri mendapatkan penghargaan Honourable Mention dari PBB berkat inovasi Sistem Keuangan Desa yang diakui dalam kategori lembaga publik yang transparan dan akuntabel.

D
Dinda Mughni
01 July 2026 27 pembaca
inews.id Sumber: inews.id
Advertisement
Advertisement

JAKARTA, iNews.id - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berhasil meraih penghargaan Honourable Mention dari United Nations Public Service Forum (UNPSF) 2026. Penghargaan ini diberikan sebagai pengakuan atas inovasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam kategori lembaga publik yang transparan dan akuntabel untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Penghargaan tersebut diumumkan dalam pertemuan yang diadakan di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) di Jakarta pada Senin, 29 Juni 2026. La Ode Ahmad Pidana Bolombo, Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, menyatakan bahwa penghargaan ini merupakan pengakuan internasional terhadap usaha pemerintah dalam memperkuat tata kelola keuangan desa yang bersifat transparan dan akuntabel.

Motivasi untuk Inovasi Lebih Lanjut

La Ode menambahkan, "Penghargaan ini menjadi motivasi bagi Kemendagri untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan desa melalui inovasi. Siskeudes tidak hanya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan pembangunan desa yang berkelanjutan."

Apresiasi dari Menteri PANRB

Dalam kesempatan yang sama, Menteri PANRB Rini Widyantini memberikan penghargaan kepada Kemendagri dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas prestasi yang diraih melalui inovasi Siskeudes. Selain itu, penghargaan Honourable Mention juga diberikan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui inovasi MAGMA, serta Pemerintah Kota Parepare yang mendapatkan penghargaan untuk inovasi Berdaya Srikandi, yang fokus pada pemberdayaan ekonomi perempuan, termasuk kelompok rentan dan masyarakat pesisir.

Artikel Terkait