Jakarta - Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, mengungkapkan fakta mengenai perbedaan besar dalam penghasilan dokter di berbagai wilayah di Indonesia. Ia menjelaskan bahwa perbandingan penghasilan ini bisa sangat mencolok, bahkan mencapai ribuan kali lipat antara daerah yang satu dengan yang lainnya.
Dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Budi menyebutkan bahwa di Jakarta, ada dokter yang penghasilannya bisa mencapai miliaran rupiah dalam sebulan, sementara di daerah lain, ada yang hanya mendapatkan penghasilan setara dengan tukang parkir, yaitu ratusan ribu rupiah. "Memang teman-teman variasi besaran penghasilan yang jauh berbeda, jauh sekali. Saya nggak enak menyampaikan di Jakarta sendiri pasti Bapak Ibu tahulah," ujarnya.
Contoh Ketimpangan Penghasilan
Budi memberikan contoh konkret mengenai ketimpangan ini, terutama dalam hal tunjangan untuk dokter spesialis. Ia menyebutkan bahwa di Kabupaten Bone, tunjangan untuk dokter spesialis hanya sebesar Rp 3 juta, sedangkan di Mahakam Ulu, tunjangannya mencapai Rp 80 juta. "Ini adalah salah satu bidang di mana gap-nya tinggi sekali. Mungkin bisa ribuan kali antara yang paling atas dan paling bawah," jelasnya.
Ia menyadari bahwa kondisi ini dapat menimbulkan rasa ketidakadilan di kalangan dokter yang memiliki pendidikan dan kompetensi yang sama. "Saya menyadari, ya pasti bagaimanapun teman-teman dokter spesialis yang sama, lulusan yang sama, lihat begini kan dia pasti akan sedih. Kok teman saya di sana bisa dapat Rp 80 juta, saya Rp 3 juta," tambahnya.
Perbedaan di Profesi Lain
Ketimpangan ini juga terlihat pada dokter gigi. Budi menyebutkan bahwa ada dokter gigi di Indragiri yang hanya menerima tunjangan sekitar Rp 1 juta, sedangkan di Cianjur, tunjangannya bisa mencapai Rp 30 juta. "Ada dokter gigi di Indragiri Riau Rp 1 juta, di Cianjur Jawa Barat Rp 30 juta tunjangannya," ungkapnya.
Menurut Budi, masalah ini tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan tenaga kesehatan, tetapi juga terkait dengan distribusi dokter yang belum merata. Oleh karena itu, Kementerian Kesehatan perlu berkoordinasi dengan Kementerian PANRB dan Kementerian Dalam Negeri, mengingat sebagian kewenangan pengaturan tenaga kesehatan berada di luar Kemenkes. "Nah, ini kita lihat. Itu sebabnya kenapa kami perlu berkoordinasi dengan teman-teman Menpan sama Mendagri, karena nggak semuanya wewenangnya ada di Kementerian Kesehatan," jelasnya.
Ia juga menyoroti fenomena di mana beberapa dokter memiliki lebih dari satu Surat Izin Praktik (SIP), sementara dokter muda kesulitan menemukan tempat praktik karena posisi yang tersedia sudah terisi. "Itu sebabnya kan ada dokter yang SIP-nya tiga, ada dokter muda mau masuk enggak bisa karena SIP-nya sudah terisi oleh dokter-dokter yang lama," ujarnya.
Budi menekankan bahwa kondisi ini menyebabkan kesenjangan pendapatan antar dokter semakin lebar. Bahkan, ada dokter senior yang memperoleh penghasilan ribuan kali lebih besar dibandingkan dokter baru yang sedang mencari pekerjaan. "Dan itu mendapatkan penghasilannya mungkin 3.000 kali lipat dibandingkan dokter baru yang mau masuk," katanya.
Ia menegaskan bahwa pemerintah mulai memetakan berbagai bentuk ketimpangan ini untuk ditangani secara bertahap. Meskipun demikian, ia mengakui bahwa tidak semua solusi berada di bawah kewenangan Kementerian Kesehatan. "Nah, ketimpangan-ketimpangan ini juga kita amati. Dan itu yang pelan-pelan harus kita tata. Memang unfortunately tidak semuanya wewenangnya ada di Kementerian Kesehatan. Tapi kita sudah mulai melihat ini," pungkasnya.
