Konflik elite di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menjadi perhatian menjelang Muktamar NU yang dijadwalkan pada akhir Agustus 2026. Ketua PBNU periode 2015–2020, Robikin Emhas, menyatakan bahwa konflik tersebut telah mencederai marwah Nahdlatul Ulama. “Marwah NU telah tercabik-cabik karena konflik elite PBNU. Kita semua malu,” kata Robikin saat menjadi narasumber Rembug Warga NU Seri 4 yang digelar Forum Bersama (Forbes) NU 26 di Universitas Indonesia (UI) Kampus Salemba, Jakarta, Sabtu (25/7).
Robikin menekankan bahwa Muktamar NU tidak seharusnya hanya menjadi ajang pemilihan Rais Aam dan Ketua Umum PBNU. Ia berpendapat bahwa Muktamar harus menjadi momentum untuk mengevaluasi perjalanan organisasi, memperbaiki tata kelola, serta memperbarui komitmen pengabdian NU kepada umat. “Muktamar bukan sekadar memilih Rais Aam atau Ketua Umum. Ini momentum mengevaluasi perjalanan dan tata kelola organisasi,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa kebesaran NU tidak seharusnya diukur dari besarnya panggung organisasi. Menurutnya, marwah NU ditentukan oleh seberapa besar manfaat yang dirasakan oleh warga. “Marwah NU tidak lahir dari besarnya panggung, tetapi dari besarnya manfaat yang kita berikan,” tegasnya.
Robikin menambahkan bahwa pembangunan peradaban tidak boleh menjauhkan NU dari persoalan umat di tingkat akar rumput. “Peradaban tidak dibangun dengan meninggalkan umat, tetapi dengan memuliakan umat,” kata Robikin. Pernyataan ini disampaikan dalam Rembug Warga NU Seri 4 yang bertajuk “Merawat Jagat, Melupakan Umat? Peradaban Global Minus Pemberdayaan Lokal.”
Forum ini merupakan kelanjutan diskusi Forbes NU 26 yang sebelumnya membahas tata kelola organisasi, pendanaan, hingga politik global di tubuh PBNU. Dalam seri keempat, Forbes NU 26 menyoroti pentingnya menyeimbangkan narasi peradaban global dengan agenda pemberdayaan warga NU di tingkat lokal. Selain Robikin, forum ini juga menghadirkan Sekretaris Majelis Musyawarah Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) Nyai Hj. Masruchah, MA, serta Dr. Ah Maftuchan, Direktur Eksekutif PRAKARSA periode 2015–2025.
Masruchah membahas peradaban dari perspektif keadilan hakiki, advokasi kelompok rentan, serta penguatan dakwah dan pemberdayaan berbasis masyarakat. Sementara itu, Ah Maftuchan mengulas teknokrasi anggaran dan redistribusi sumber daya PBNU, serta menawarkan Nahdlatul Ulama Sustainability Index (NUSI) sebagai instrumen untuk mengukur keberlanjutan dan dampak organisasi. Forbes NU 26 berharap Rembug Warga NU menjadi ruang untuk memperkaya gagasan menjelang Muktamar dan mendorong pembenahan tata kelola NU agar lebih akuntabel, berpihak kepada warga, dan mampu memperkuat peran NU dalam membangun peradaban yang berakar pada pemberdayaan umat.
