Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) mengungkapkan bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,29% secara tahunan (yoy) pada kuartal II 2026, hal ini tidak menunjukkan adanya penguatan ekonomi yang merata. Pertumbuhan tersebut banyak didorong oleh konsumsi pemerintah serta belanja terkait program-program pemerintah, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Badan Pusat Statistik (BPS) sebelumnya melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2026 mencapai 5,29% yoy, angka yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan perkiraan awal LPEM FEB UI yang sebesar 4,80%. Namun, LPEM FEB UI menekankan bahwa selisih sebesar 0,49 poin persentase tersebut perlu diteliti lebih lanjut dengan memperhatikan sumber pertumbuhan ekonomi yang ada.
Analisis Pertumbuhan Konsumsi Pemerintah
Dalam analisis yang dilakukan, LPEM FEB UI mencatat bahwa konsumsi pemerintah mengalami pertumbuhan sebesar 15,97% yoy pada kuartal II 2026. Meskipun pertumbuhan ini melambat dibandingkan kuartal I yang mencapai 21,81% yoy, angka tersebut tetap berada pada level yang sangat tinggi. “Apabila mengeluarkan komponen belanja pemerintah, pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya sebesar 4,52% (yoy) di Triwulan-II 2026,” ungkap LPEM FEB UI dalam analisisnya.
LPEM mencatat bahwa pertumbuhan konsumsi pemerintah di atas 15% hanya terjadi pada dua kuartal lainnya sejak tahun 2010. Dengan demikian, lonjakan konsumsi pemerintah pada kuartal II 2026 tergolong tidak biasa jika dibandingkan dengan pola historis yang ada. Lebih jauh, jika pertumbuhan konsumsi pemerintah mengikuti rata-rata historis periode 2010-2025 yang sebesar 3,40% yoy, LPEM memperkirakan pertumbuhan PDB kuartal II 2026 hanya akan berada di sekitar 4,45% yoy.
Peningkatan Investasi dan Impor Kendaraan
Selain konsumsi pemerintah, program pemerintah juga terlihat dari peningkatan investasi, terutama pada subkomponen kendaraan dalam Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). LPEM FEB UI mencatat bahwa impor kendaraan Indonesia meningkat dari US$ 3,7 miliar atau Rp 65,48 triliun pada kuartal I 2026 menjadi US$ 4,3 miliar atau Rp 76,1 triliun pada kuartal II 2026. Secara tahunan, impor kendaraan tersebut tumbuh sebesar 24,11% yoy, meningkat tajam dibandingkan pertumbuhan 11,45% yoy pada kuartal sebelumnya.
Menurut LPEM, peningkatan impor kendaraan didorong oleh kebutuhan kendaraan bermotor untuk program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Hal ini berdampak pada pertumbuhan subkomponen kendaraan dalam PMTB yang melonjak menjadi 26,03% yoy pada kuartal II 2026, dari 12,39% yoy pada kuartal I. “Apabila konsumsi pemerintah dan subkomponen kendaraan dalam PMTB dikeluarkan, maka pertumbuhan PDB hanya sebesar 3,13% (yoy) di Triwulan-II 2026,” jelas LPEM FEB UI.
LPEM FEB UI juga menerapkan metode Hodrick-Prescott (HP) filter dengan λ=1.600 terhadap data PDB riil dari kuartal I 2010 hingga kuartal II 2026. Hasil analisis menunjukkan bahwa pertumbuhan PDB berdasarkan tren yang telah disesuaikan hanya mencapai 4,97% yoy pada kuartal II 2026, yang 0,32 poin persentase lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan resmi sebesar 5,29%. Temuan ini menunjukkan bahwa sebagian besar pertumbuhan pada kuartal II lebih dipengaruhi oleh faktor musiman dan siklikal daripada penguatan struktural ekonomi.
Dengan berbagai simulasi yang dilakukan, LPEM FEB UI menyimpulkan bahwa pertumbuhan 5,29% pada kuartal II belum dapat diartikan sebagai pertumbuhan yang luas dan inklusif. “Pertumbuhan Triwulan-II 2026 yang lebih tinggi dari perkiraan awal tidak merepresentasikan pertumbuhan secara luas dan inklusif karena sebagian besar hanya didorong oleh belanja dan program pemerintah,” kata LPEM FEB UI.
LPEM menilai bahwa kondisi ini sejalan dengan perkiraan sebelumnya yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia secara struktural masih berada di bawah 5%. Berdasarkan analisis tersebut, LPEM FEB UI menekankan bahwa pemerintah tidak seharusnya hanya berfokus pada tingginya angka pertumbuhan PDB, tetapi juga perlu memperkuat reformasi struktural untuk mengatasi berbagai persoalan mendasar, seperti lemahnya daya beli, buruknya iklim usaha, dan stagnasi produktivitas. “Berkaca dari kondisi ini, tingginya angka resmi pertumbuhan PDB sebaiknya tidak diartikan sebagai capaian yang luar biasa dan pemerintah perlu tetap menjaga fokusnya dalam melakukan reformasi struktural dalam perekonomian,” ujar LPEM FEB UI.
