Pada malam hari Senin, 15 Juni 2026, sejumlah 15 mahasiswa yang mewakili berbagai universitas, termasuk Universitas Bung Karno (UBK) dan Universitas MH Thamrin, mengadakan pertemuan dengan Gibran Rakabuming di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat. Pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam tersebut dianggap berhasil dalam menyampaikan aspirasi mahasiswa.
Koordinator aksi dari UBK, Muhammad Abdi Maludin, menjelaskan bahwa mahasiswa menyampaikan berbagai keluhan dan aspirasi mereka, baik yang bersifat lokal maupun nasional, secara konstitusional langsung kepada Wakil Presiden. "Kawan-kawan mahasiswa pun menyampaikan aspirasi, baik keluh kesahnya mereka dari daerah, baik dari keluh kesah skala nasional, mereka menyampaikan secara konstitusional ke depan langsung Bapak Wapres," ungkap Abdi dalam siaran langsung yang disiarkan oleh Kompas TV.
Respons Positif dari Gibran
Abdi menyatakan bahwa respons yang diberikan oleh Gibran sangat positif. Ia juga menyebutkan tentang program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih dalam diskusi tersebut. "Dia akan catat hasil dari tuntutan-tuntutan kami, dengan buku kecilnya tadi, catat poin-poinnya yang harus Bapak Wapres itu ke depannya untuk memperbaiki dan mengevaluasi segala bentuk yang janggal di negara hari ini. Tentunya MBG dan KDMP," kata Abdi.
Tenggat Waktu dan Tuntutan Mahasiswa
Meskipun telah bertemu dengan Wakil Presiden, Abdi menegaskan bahwa mahasiswa tidak akan berhenti mengawasi kinerja pemerintah. Mereka memberikan tenggat waktu lima hari kepada pemerintah untuk menanggapi tuntutan mereka, yang jatuh pada Jumat, 19 Juni 2026. "Tentu tidak, karena memang kami dari BEM Universitas Bung Karno memberikan waktu lima kali dua puluh empat jam ketika aspirasi yang kami sampaikan tidak terealisasi, maka kami akan bentuk aksi berjilid," jelasnya.
Dalam periode tersebut, mahasiswa menginginkan agar program MBG dihentikan sementara untuk evaluasi menyeluruh. "Apa yang kita sampaikan di Wapres tadi ketika program MBG yang menurut kita janggal dan harus memberhentikan sementara untuk mengevaluasi secara menyeluruh, ketika ada yang hari ini mungkin kita kerja sama dengan pemerintah kita tetap kawal," tambah Abdi.
Abdi juga menyatakan bahwa tuntutan mereka akan disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. "Dia akan memberitahukan kepada pimpinan, lebih khusus Presiden Prabowo Subianto," tuturnya.
Tuntutan yang diajukan oleh mahasiswa meliputi: 1. Membekukan sementara pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis dan kebijakan deputi kedaulatan pangan di wilayah terkait untuk audit transparansi. 2. Mengalihkan efisiensi anggaran tersebut guna mensubsidi UKT atau biaya operasional pendidikan tinggi demi mewujudkan pendidikan yang terjangkau. 3. Mengirimkan rekomendasi resmi atas nama pemerintah ke DPR RI untuk melakukan tinjauan legislatif terhadap Undang-undang Polri yang baru disahkan beberapa pekan lalu. 4. Mendesak otoritas moneter pusat untuk melakukan intervensi stabilitas rupiah dan membatalkan kebijakan kenaikan harga BBM Pertamax di tingkat regional karena terbukti menghancurkan daya beli masyarakat.
