Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyatakan bahwa pencegahan tindak pidana korupsi yang sering melibatkan kepala daerah tidak hanya bergantung pada fungsi pengawasan. Menurut Tito, penguatan sistem tata kelola pemerintahan dan sikap integritas kepala daerah menjadi kunci untuk mencegah praktik korupsi.
“Yang kita bisa lakukan kepada kepala daerah ini adalah, satu, kita melakukan retret. Tujuannya untuk menguatkan nasionalismenya, integritasnya, ya. Kemudian juga memberikan pembekalan-pembekalan awal, termasuk KPK juga hadir di sana. BPKP juga hadir memberikan masukan,” kata Mendagri Tito kepada awak media usai Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7).
Mendagri Tito menegaskan bahwa posisi kepala daerah berbeda dengan pejabat dalam sistem komando karena mereka dipilih langsung oleh rakyat. Oleh karena itu, pembinaan lebih mengedepankan penguatan sistem. Dia menjelaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah membangun berbagai instrumen pengawasan, seperti Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), penyusunan pedoman Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta sistem pengawasan keuangan daerah.
Selain itu, pemerintah bersama KPK dan Kejaksaan Agung juga mengembangkan sistem pencegahan korupsi melalui Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP). Meski demikian, Mendagri Tito mengingatkan bahwa sebaik apa pun sistem yang dibangun tetap memerlukan integritas dari setiap kepala daerah.
“Tapi semua sistem ini kan bisa saja nanti diakali di lapangan. Ada gratifikasi dan lain-lain. Nah ini kan kembali kepada integritas masing-masing kepala daerah,” sambung Mendagri.
Tingginya Biaya Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah
Dalam kesempatan tersebut, Mendagri Tito juga menyoroti tingginya biaya politik dalam kontestasi pemilihan kepala daerah yang sering menjadi isu krusial. Menurutnya, kondisi ini perlu diatasi dengan terobosan, salah satunya dengan mengusulkan penambahan biaya operasional kepala daerah dari persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan demikian, kepala daerah memiliki dorongan untuk meningkatkan kinerja fiskal daerah tanpa membebani masyarakat.
“Tapi ini perlu, perlu adanya studi dulu ya. Perlu adanya pembicaraan antar-kementerian, lembaga di pemerintahan, bila perlu juga berbicara dengan DPR. Karena ini keputusan penting,” tandasnya.
