Dalam beberapa hari terakhir, masyarakat dihebohkan oleh adanya makalah berjudul Nobel Peace Prize 2026 Free Meal Program by The National Nutrition Agency Building Smart Business for Food Security Industry and Indonesia's Economic Growth yang diunggah di platform Social Science Research Network (SSRN). Kehebohan ini bukan hanya disebabkan oleh isi makalah, tetapi juga karena nama Presiden Prabowo Subianto tercantum sebagai salah satu penulisnya.
Makalah yang terdiri dari 69 halaman ini menuai berbagai pertanyaan dari publik mengenai keabsahan dan substansi dari penelitian yang disajikan. Selain itu, publik juga mempertanyakan status SSRN sebagai tempat penerbitan makalah ini, yang ternyata bukan merupakan jurnal ilmiah. Lalu, apa sebenarnya SSRN?
Pengenalan SSRN
SSRN bukanlah penerbit jurnal ilmiah. Proses publikasi di platform ini tidak melalui tahapan peer review, meskipun terdapat artikel yang telah diterima dan diterbitkan oleh berbagai penerbit yang diakui secara ilmiah. Meskipun berada di bawah naungan Elsevier, yang merupakan perusahaan induk dari banyak jurnal terkemuka, SSRN memiliki bentuk dan metode yang berbeda dalam mempublikasikan makalah atau jurnal.
SSRN berfungsi sebagai platform akses terbuka yang dirancang untuk membantu para peneliti muda dalam mengembangkan ide, mempublikasikan hasil penelitian, serta menjalin koneksi dengan peneliti di seluruh dunia. Banyak makalah yang tersedia di SSRN masih dalam bentuk draf atau preprint, yang bertujuan untuk mencari kolaborasi dengan peneliti lain sebelum akhirnya disempurnakan dan diterbitkan dalam jurnal ilmiah yang terindeks, seperti Scopus.
Peran SSRN dalam Penelitian
Menurut informasi yang diperoleh dari situs Elsevier, SSRN digunakan oleh mahasiswa dan institusi pendidikan sebagai sarana komunikasi untuk menarik perhatian jurnal-jurnal terkemuka. Saat ini, SSRN berfungsi sebagai repository untuk draf penelitian yang mendistribusikan makalah interdisiplin dari berbagai bidang ilmu, termasuk sains terapan, kesehatan, humaniora, dan ilmu sosial.
SSRN juga memiliki perbedaan dalam distribusi konten dibandingkan dengan repository lainnya. Mereka dapat memaksimalkan distribusi kepada para pelanggan melalui algoritma, sehingga dapat menjangkau peneliti atau mahasiswa yang memiliki minat yang sejalan dengan disiplin ilmu yang mereka geluti.
Menanggapi munculnya nama Prabowo dalam makalah tersebut, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Muhammad Qodari, menyatakan bahwa lembaganya sedang melakukan investigasi terkait makalah ini. "Lagi diinvestigasi," ungkap Qodari di kantor Bakom, Jakarta, pada Rabu (5/8/2026).
Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri melalui Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Benni Irawan juga mengungkapkan hal yang sama. Dalam makalah tersebut terdapat surat dari Kemendagri dengan nomor ND/KIE/001/I/2026. "Ya, itu kan tidak hanya dari Kemendagri ya, ada beberapa lembaga yang ada di situ, terkait dengan Kemendagri dari pagi kami sudah dapat informasi itu, sekarang lagi diklarifikasi, apakah itu memang Kemendagri secara kelembagaan atau bagaimana, kemudian apakah surat yang disampaikan itu bener dari Kemendagri atau apa, kita pastikan dulu," jelas Benni.
