Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo merespons berbagai kritik yang ramai diarahkan kepadanya di media sosial dalam beberapa waktu terakhir. Dody mengaku tidak mempermasalahkan kritik tersebut dan menilai masukan dari publik menjadi bahan untuk memperbaiki diri.
"Enggak ada masalah. Kritik itu kan bagus. Kritik itu bagus membuat saya lebih bisa memperbaiki diri lagi ke depan. Enggak, enggak ada masalah," ujar Dody di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (20/7).
Dody sendiri belum menerima arahan maupun teguran dari Presiden Prabowo Subianto terkait kritik yang ramai di media sosial. "Enggak, belum ada, belum ada (pernah dipanggil Prabowo terkait polemik itu)," ujarnya.
Saat ditanya mengenai isu perombakan atau reshuffle kabinet yang disebut-sebut akan dilakukan pada Agustus, Dody menegaskan hal itu sepenuhnya merupakan kewenangan kepala negara. "Aduh, elu itu masa gue ngalah-ngalahin Presiden (Prabowo). Itu hak prerogatif bos. Ampun bos, ampun," katanya.
Dody juga menanggapi kritik yang menyebut gaya komunikasinya terlalu santai atau slengean. Ia mengaku karakter tersebut terbentuk dari latar belakangnya sebelum menjadi menteri. "Saya ini asalnya dari Jawa Timur, orang swasta, gimana, ya agak slengekan, ya sudahlah. Kecuali sesuatu yang teknis banget baru saya akan serius. Kalau ini kan bukan sesuatu yang serius, ini hoaks semua, gimana," ujar Dody sambil tertawa.
Dalam kesempatan sama, Dody juga membantah tudingan yang menyebut dirinya melakukan doxing terhadap pihak tertentu. Ia mengaku bahkan baru mengetahui istilah tersebut setelah dijelaskan oleh orang lain. "Saya ini bukan pegiat media sosial. Doxing ini saja kosakata baru bagi saya. Saya enggak pernah komentar apa-apa. Demi Allah, demi Rasulullah, saya bohong kan enggak mungkin. Enggak ada," ujar Dody.
Belakangan, nama Dody menjadi sorotan warganet menyusul isu dugaan hubungan kekerabatan dengan Komisaris PT Pembangunan Perumahan (PT PP) Tbk Aisyah Zakiyyah, hingga beredarnya surat administrasi perjalanan dinas ke Amerika Serikat (AS) yang mencantumkan anggota keluarganya. Kementerian PU sebelumnya membantah adanya penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai perjalanan keluarga Dody serta menegaskan dokumen yang beredar hanya merupakan kelengkapan administrasi pengurusan visa. Selang beberapa hari, Dody membatalkan kunjungan kerja tersebut.
